Zona Kuning, Sumbar Berencana Belum Buka Sekolah Hingga Akhir 2020

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (Foto: Dok. Humas Pemprov)

HALOPADANG.ID — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat berencana tidak akan membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka hingga akhir tahun 2020. Keputusan tersebut demi mencegah penyebaran virus corona atau covid-19 di sekolah.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan berdasarkan arahan pemerintah pusat lewat surat edaran (SE) Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sekolah yang diizinkan dibuka, hanya sekolah yang berada di daerah yang tergolong zona hijau.

Zona hijau adalah wilayah yang aman dari penyebaran covid-19 ditandai dengan tidak pernah ada temuan kasus positif di daerah tersebut. Sementara seluruh daerah Sumbar di 19 kabupaten kota sudah pernah memiliki kasus covid-19.

“Sedangkan Sumbar tidak akan pernah masuk zona hijau, jadi kita daerah tergolong zona kuning,” katanya di Padang, Jumat (19/6/2020).

Ia menjelaskan ada empat wilayah yaitu zona merah, orange, kuning, dan hijau. Sumbar dipastikan bukan daerag hijau karena semua kabupaten kota sudah memiliki kasus positif covid-19.

Namun hal tersebut belum resmi diputuskan oleh Pemprov. Rencananya nanti akan ada rapat gubernur dengan bupati dan wali kota se Sumbar untuk memutuskan itu. Rapat bakal diadakan sekitar awal bulan Juli membahas terkait sekolah.

Dalam rapat tersebut nantinya kemungkinan wali kota dan bupati memutuskan tidak akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tatap muka hingga akhir tahun 2020.

“Kalau perguruan tinggi sudah pasti tidak ada tatap muka sampai akhir tahun, jadi nanti tahun depan baru bisa,” katanya.

Ia mengatakan keputusan rapat nantinya kemungkinan besar mengikuti pemerintah pusat. Kecuali pemerintah pusat mengubah peraturan lagi, seperti membolehkan membuka sekolah di zona kuning.

Mengenai agar dibukanya sekolah di zona kuning, ia juga sudah menyampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional Doni Monardo secara lisan. Nantinya juga bakal disampaikan secara resmi tertulis. “Jadi ini kebijakan pemerintah pusat, kita menunggu saja bagaimana nanti,” katanya.

Dengan keputusan tersebut, kemungkinan besar sekolah dengan tatap muka dapat dilaksanakan tahun 2021.(002)