HALOPADANG.ID–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan dinas setempat.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan fakta Integritas yang dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP Suardi, selanjutnya disaksikan oleh Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Ketua DPRD Ermizen, Kajari Pesisir Selatan, Donna Rumirus Sitorus, Sekda Erizon dan Ketua LKAAM dan Bundo Kanduang, di ruang kerja bupati setempat, Senin (29/6).
Zona integritas adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk memperolah prediket tersebut diantaranya penandatanganan komitmen bersama dan piagam pencanangan.
Dalam kesempatan itu Bupati Hendrajoni mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu karena telah mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan dinas tersebut.
“Pembangunan zona integritas WBK dan WBBM sangatlah penting karena uang rakyat harus dikelola dengan baik. Upaya ini merupakan komitmen kita dalam pencegahan korupsi,” ujar Bupati.
Ia menyebutkan, komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencegah korupsi telah membuahkan hasil dengan meraih WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan fakta Integritas pertama oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan selanjutnya bakal dilanjutkan oleh beberapa Dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan lainnya.
“Kami berharap dengan adanya fakta integritas ini, kedepan mesti dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan benar. Jangan ada yang melenceng apalagi sampai terlibat korupsi, karena uang rakyat wajib dikelola dengan baik,” katanya mengingatkan. (G-01)
