HALOPADANG.ID – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa mudik lokal di Sumbar tidak dilarang. Namun, ia hanya mengingatkan agar Protokol Kesehatan (Prokes) diterapkan selama di kampungnya
Ditegaskan orang nomor satu di Sumbar ini, pihaknya juga tidak akan ada penyekatan di wilayah perbatasan antar kabupaten dan kota di Sumbar karena berdampak terhadap ekonomi daerah.
“Tidak adanya larangan mudik lokal di Sumbar karena pertimbangan ekonomi. Kalau tidak (dipertimbangkan), mati ekonomi kita,”katanya menjelaskan.
Kendati tak melarang, ia mewanti-wanti masyarakat harus menerapkan prokes. “Yang penting, para pemudik lokal tetap terapkan protokol kesehatan dimana saja berada, baik itu di domisili asal maupun di kampung,”ingatnya.
Sementara, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy bicara dari sudut pandang lain. Soal Pariwisata. Katanya, soal tak adanya laranganya mudik lokal itu bia dimanfaatkan pemerintah daerah.
Menurutnya, mudik yang dilarang oleh pemerintah pusat itu kedatangan orang dari luar provinsi. Karenanya, upaya pemerintah agar ekonomi tetap berjalan meskipun ada larangan mudik yang awalnya diharapkan untuk meningkatkan ekonomi, Audy mengemukakan sesuai arahan Kemenparekraf tempat wisata bisa dibuka tergantung kebijakan bupati/walikota.
“Ambil contoh Bukittinggi. Jika pemerintah setempat mau buka tempat wisata, lihat status kotanya bagaimana. Namun tetap diingatkan untuk memperhatikan prokes,” ujarnya.(HP-003)
