HALOPADANG.ID — Aksi Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjemput buronan kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, di Serbia, menuai sorotan pelbagai pihak. Aksi Yasonna itu dinilai sebagai upaya menyelamatkan diri dari Kabinet Indonesia Maju di tengah berembus isu reshuffle.
Desas desus reshuffle belakangan mencuat setelah Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyoroti kinerja para pembantunya selama pandemi Covid-19. Jokowi saat itu mempersoalkan kinerja para menteri yang dinilai biasa saja.
“Nah penangkapan Maria Pauline itu bisa jadi sebagai bentuk strategi Yasona agar tetap bisa bertahan menjadi menteri. Supaya tak direshuffle Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin saat dikutip dari Merdeka, Jumat (10/7).
Dia mengatakan, anggapan keberhasilan Yasonna memulangkan Maria agar tak terkena reshuffle wajar. Sebab hal itu menurut dia, tak terlepas dari sepak terjang kinerja Yasonna selama periode kedua yang kerap kali kontroversial.
“Menkum HAM dari periode pemerintah pertama Jokowi juga kontroversial. Lebih-lebih di periode ke dua Jokowi, dia jadi Menteri lagi yang kinerjanya banyak disorot publik. Banyak kebijakannya merugikan masyarakat Sehingga wajar jika masyarakat meminta Yasona untuk direshuffle,” ujar dia.
Ujang menilai ada skenario yang coba dimunculkan dalam isu penangkapan Maria Pauline yang sudah 17 Tahun menjadi buron berhasil ditangkap. Sedangkan, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra yang berhasil lolos dari Indonesia usai berhasil membuat KTP elektronik dan pendaftarkan Peninjuan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Djoko bisa saja sengaja masih di lepas. Pauline yang ditangkap,” nilainya.
Kendati demikian, Ujang melihat keberhasilan penangkapan Maria hanya memberikan dampak sedikit terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja
Politisi PDIP tersebut.
“Dampaknya sedikit bagi wajah citra positif Yasona. Namun paling tidak. Dia akan dianggap serius bekerja untuk memperbaiki citranya yang buruk,” imbuhnya.
