HALOPADANG.ID — Juru Bicara Presiden bidang Sosial, Angkie Yudistia memastikan pemerintah terus membantu para mahasiswa untuk tetap bisa berkuliah di masa pandemi Covid-19. Salah satunya dengan memberikan keringanan biaya melalui Permendibkud Nomor 25 tahun 2020.
“Pemerintah telah memberikan berbagai opsi skema keringanan uang kuliah tunggal (UKT) pada perguruan tinggi. Mahasiswa juga tidak diwajibkan untuk membayar UKT jika dalam keadaan cuti kuliah atau sedang tidak mengambil SKS sama sekali karena menunggu waktu kelulusan,” katanya dalam siaran pers, Rabu (8/7).
Angkie juga menjelaskan pemerintah memastikan bahwa setiap pemimpin perguruan tinggi negeri (PTN) untuk memberikan keringanan UKT atau menetapkan UKT baru terhadap mahasiswa sehingga tidak memberatkan dalam hal biaya pendidikan. Sebab, mahasiswa semester akhir, hanya membayar 50 persen dari total jumlah UKT, jika mengambil mata kuliah kurang dari 6 SKS.
“Tidak hanya PTN, pemerintah juga memberi dukungan kepada perguruan tinggi swasta (PTS), melalui anggaran KIP Kuliah dengan memberi bantuan UKT atau SPP kepada 410.000 mahasiswa di semester ganjil (3, 5, 7) dengan proposisi 60% untuk PTS dan 40% untuk PTN,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, jumlah bantuan pemerintah untuk mahasiswa adalah senilai Rp 2.400.000 yang digunakan sebagai uang kuliah. Kemudian untuk mahasiswa vokasi akan mendapat tambahan Rp 800.000 per semester untuk mengikuti ujian kompetensi guna mendapat sertifikat kompentensi
“Ada beberapa ketentuan untuk mengajukan KIP Kuliah,” jelas Angkie.
Dia menjelaskan semua skema keringan saat masa pandemi sudah ada dalam amanah konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1. Yang menjelaskan kata Angkie bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.
“Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberi pendidikan,” tutup Angkie.
