HALOPADANG.ID — Marahnya Presiden Joko Widodo saat Ratas 18 Juni Lalu, ternyata masih menjadi bahan gunjingan di DPR, khususnya di Komisi VIII. Adalah Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN Ali Taher yang menyinggung hal tersebut, saat ingin mengomentari pemaparan para menteri yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat membahas verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Menteri yang hadir yakni Mensos Juliari Batubara, Mendes Abdul Halim Iskandar, lalu ada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sedangkan Mendagri dan Menkeu diwakili Dirjennya.
“Hari ini saya bersyukur jarang-jarang tiga menteri datang begini Pak, terimakasih ini. Mungkin karena Pak Presiden kemarin marah-marah semua datang,” singgung Ali, yang sontak membuat tertawa dari beberapa anggota, Rabu (1/7).
Namun, dia pun memuji apa yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut. “Tetapi itu bagian dari effort juga, niat para pemimpin bangsa ini untuk memperbaiki nasib anak bangsa dari waktu ke waktu kita apresiasi,” sebut Ali.
Data Menjadi Masalah
Dalam kesempatan itu, dia menuturkan, memang data ini menjadi masalah. “Selama ini terlalu banyak data secara parsial sehingga susah sekali mengukurnya,” sebut Ali.
Dia pun mengusulkan agar Pejabat yang mengurusi Pusat data dan Informasi (Pusdatin) menjadi pejabat eselon I di kementerian terkait.
“Menurut saya Pak Mensos, Itu Pusdatin harus menjadi eselon I dan harus menjadi pusat data nasional. Selama saya hampir dua setengah periode, saya merasa data BPS itu terlalu politis, ketimbang data fungsional yang dibutuhkan. Presidennya mau segera, pokoknya miskin kasi segera, lewatin batas batas birokratis dan itu sebagian sudah dikerjakan oleh kemensos, terimakasih,” pungkasnya.(002/Merdeka)
