Halopadang – Penanganan potensi paparan wabah virus corona di Sumbar butuh perhatian lebih serius, terutama terkait kebutuhan petugas medis yang bertugas memberi penanganan pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau suspect Covid-19 di dua rumah sakit (RS) rujukan utama di Sumbar, RSUP Dr. M. Djamil Padang dan RS Achmad Mochtar Bukittinggi. Pasalnya, Alat Pelindung Diri (APD) di dua RS rujukan dan bahkan di hampir seluruh RS Daerah di kota/kabupaten di Sumbar, sangat kurang.
Ketua Satgas Covid 19 IDI Sumbar, dr. Elvera Susanti, Sp.P, FAPSR mengaku sangat berharap agar pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD tersebut. Sebab dengan demikian para petugas medis baru bisa leluasa memberi penanganan pada pasien, terutama yang berstatus PDP Covid-19.
“APD itu kan terdiri dari baju, kacamata, masker, sepatu boot, hingga sarung tangan. Nah, baju itu yang enggak ada sekarang. Sayangnya, untuk mencarinya pun saat ini susah. Harapannya pada pemerintah, mohon APD-nya segera,” sebut Elvera.
Terkait penggunaan jas hujan (mantel) oleh beberapa petugas medis dalam menangani pasien, seperti diduga terjadi di RS Hanafiah Batusangkar, serta di Bukittinggi saat menjemput salah seorang Orang Dalam Pantauan (ODP) Covid-19, dr. Vera mengakui itu tak sesuai standar kelayakan. “Itu (penggunaan mantel hujan) sebenarnya tak sesuai dengan pedoman. Jadi, harapannya, ya, bantu juga-lah (paramedik) ini,” katanya lagi.
Masih terkait penggunaan jas hujan itu, informasi yang didapat Haluan di Bukittinggi, Kapolres setempat, AKBP Iman Pribadi mengakui memang ada sejumlah anggotanya yang mendampingi penjemputan seorang warga suspect (terduga) Covid-19, yang hanya melindungi diri dengan mantel hujan.
“Salah seorang dari mereka itu, Kasat Sabhara,” kata Imam, yang sebelumnya sudah mencoba untuk meminta bantuan pihak terkait untuk diberi APD, akan tetapi tak terpenuhi.
Sedang Dicari
Dalam sesi jumpa media di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (18/03/2020), Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday mengaku pihaknya tengah berupaya mencari ADP dan hand sanitizer ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, dan diperkirakan besok (hari ini.red) baru akan tiba di Kota Padang.
“Sebelumya, kita sudah mencoba menghubungi distributor, tapi mereka tidak memiliki ketersedian lagi karena hampir seluruh daerah di Indonesia membutuhkannya. Saya sudah bilang kepada petugas yang kami kirim ke Jakarta agar bawa berapa pun yang dapat. Walau pun hanya lima ADP. Sebab, kebutuhan kita mendesak,” katanya lagi.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Padang, Fery Mulyani mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang mencari APD untuk pencegahan penyebaran virus corona. “Yang termasuk APD itu masker, baju khusus dokter untuk penanganan pasien corona, dan hand sanitizer. Saat ini, kami sedang mencarinya ke Jakarta, bahkan sampai keluar negeri,” ujar Feri.
Di sisi lain, Direktur RSUP Dr. M. Djamil Padang, Yusirwan Yusuf mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu datangnya pesanan 10 ribu APD dari China. APD dalam jumlah banyak itu sengaja dipesan untuk pemenuhan kebutuhan APD dalam penanganan pasien suspect Covid-19 di RSUP M.Djamil.
“Dalam waktu dekat akan datang, dan kita menjamin APD yang kita dapat dari China itu steril dan aman untuk digunakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan datang, ya,” kata Yusirwan.
DPRD Minta Disegerakan
Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi kesehatan meminta agar pemerintah daerah cepat tanggap mengambil keputusan dalam penanganan wabah virus corona, yang telah memakan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia. Salah satu kesiapan yang diperlukan adalah terkait ketersediaan anggaran.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz mengatakan, karena telah dinyatakan sebagai bencana nasional, maka penanganan virus corona harus dilakukan secara lintas sektoral. “Karena ini sudah katagori bencana. Penanganannya bisa menggunakan dana tanggap bencana yang ada di BPBD provinsi dan kabupaten/kota, serta anggaran dinas kesehatan untuk menangani penyakit miliaran,” ujar Sitti.
Dalam penanganan virus corona ini, jelas Sitti lagi, pemerintah daerah harus siap dengan alat-alat dan fasilitas yang dibutuhkan, salah satunya tentu saja Alat Pelindung Diri (APD). Ia beharap agar jangan sampai langkah penanganan virus ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO.
“Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi harus kordinasi dengan BNPB dalam penanganan virus corona ini. Jika ada alat-alat kesehatan atau APD yang kurang, gubernur, bupati, dan wali kota agar segera mengeluarkan dana tanggap darurat masing-masing, guna melengkapi kekurangan itu. Tak bisa hanya menunggu dana dari kementerian kesehatan atau menyerahkan semuanya ke RSUP M Djamil saja,” tegas Sitti. (hp/tim)
