HALOPADANG.ID- Mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman bersama dengan mantan bendahara BPBD Kabupaten Pasaman, dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I Padang.
“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa M. Sayuti Pohan, selama lima tahun dan enam bulan kurungan penjara, denda Rp200 juta dan subsider satu tahun,” kata Fauzi Isra beranggotakan M.Takdir dan Zaleka, saat membacakan amar putusannya, Kamis (16/4).
Sementara itu, rekan terdakwa yang merupakan bendahara BPBD Kabupaten Pasaman (berkas terpisah), divonis lima tahun denda Rp200 juta dan subsider satu tahun.
Majelis hakim berpendapat, kedua terdakwa melanggar pasal 2 ayat (2) jo 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) dan ditambah undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
“Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, bertentangan dengan program pemerintah, dalam memberantas tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Kedua terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Deyesi Putri Rizki, mengaku piki-pikir terhadap putusan tersebut.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman, juga mengaku pikir-pikir.
“Kami pikir-pikir majelis hakim,”ujar JPU Therry.
Sebelumnya, terdakwa M. Sayuti Pohan dituntut oleh JPU dengan hukuman pidana selama lima tahun penjara, denda sebesar Rp200 juta, subsider satu tahun. Sedangkan terdakwa Alias, dituntut enam tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider dua tahun.
Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa, pada tanggal 8 Februari 2016, PJ bupati Pasaman
Syofyan menanda tangani surat pernyataan keadaan darurat, yang menyatakan telah terjadi banjir dibeberapa kecamatan di Kabupaten Pasaman. Adapun yang dilanda banjir yakninya Kecamatan Gelugur, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Marapat, dan Lubuk Sikaping.
Kemudian pada 25 Februari 2016, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, menanda tangani surat permohonan Dana Siap Pakai (DSP), untuk penanganan banjir dibeberapa kecamatan, di Kabupaten Pasaman. Dimana surat tersebut, ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana cq.deputi bidang penanganan darurat.
Lalu pada tanggal 13 Mei 2016, direrimalah DSD melalui rekening BPBD Pasaman pada BRI cabang, Lubuk Sikaping, sebesar Rp6.103.410.500.00, untuk 10 kegiatan. Dimana kegiatan tersebut telah disetujui oleh terdakwa M.Sayuti, yang saat itu selaku kepala BPBD Pasaman.
Selanjutnya, terdakwa bersama rekannya menunjuk CV.Swara Mandiri, untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian saksi Rizalwin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Arwinsyah pengawas lapangan, membuat laporan proyek pengerjaan. Namun laporan tersebut, tidak sesuai dan dimanipulasi.
Hal ini terungkap saat tim PHO (serah terima pekerjaan), pada tanggal 4 Agustus 2016, turun kelapangan, dan dilihat perkerjaan belum dilaksanakan. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp773.150.162.00.
Tak hanya itu, terdakwa juga melanggar pasal 2 ayat (2) jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan undang-udang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Subsider pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.
Pada tahun 2019 lalu, perkara ini pernah disidangkan yang mana saat itu menjerat tiga orang terdakwa. Ketiga ini adalah terdakwa Arwinsyah selaku pengawas lapangan bersama dengan terdakwa Rizalwin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ferizal selaku ketua tim PHO. Ketiga dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan.
Para terdakwa masing-masing divonis, empat tahun kurungan penjara. Dimana putusan tersebut ucapkan oleh hakim ketua sidang Yose Rizal beranggotakan M. Takdir dan Perry Desmarera. (Q-03)
