Halopadang.id — Pengamat Kebijakan Publik Miko Kamal mengkritik lambannya respons Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar terhadap polemik tambahan hak guru honorer yang belum dibayarkan.
Menurut Miko, jika tidak mampu bertindak cepat, Kepala Dinas tersebut sebaiknya mundur dari jabatannya. Miko berpendapat bahwa hak para guru honorer yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan DPRD harus segera direalisasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar.
Meskipun jumlah uang yang diperdebatkan (Rp20.000/jam) mungkin tidak signifikan bagi Kepala Dinas yang memiliki penghasilan yang tinggi, Miko menegaskan bahwa jumlah tersebut sangat berharga bagi para guru.
Ia juga mencatat bahwa tindakan lamban yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas tersebut mungkin tidak disetujui oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang biasanya terkenal dengan sikap gercep dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Miko berpendapat bahwa perilaku Kepala Dinas yang lamban ini merusak citra Gubernur di mata publik. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengajukan kenaikan gaji bagi guru honor, dari Rp50.000/jam menjadi Rp70.000/jam, yang kemudian disetujui oleh DPRD Sumbar.
