HALOPADANG.ID — Wakil ketua MPR fraksi PDIP, Ahmad Basarah, menegaskan pihaknya tidak sama sekali membahas perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Hal itu merespons adanya dugaan yang dilontarkan politikus senior Amien Rais kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan pasal presiden 3 periode.
“Sejauh ini kami belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk merubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Demikian juga di MPR, kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut dan mengubahnya menjadi 3 periode,” kata Basarah, kepada wartawan, Minggu, 14 Maret 2021 yang dilansir detik.com.
Wasekjen PDIP ini mengatakan 2 periode sudah cukup dan tidak perlu diubah lagi. Menurutnya, tinggal bagaimana kesinambungan pembangunan tiap pergantian pemimpin.
“Bagi PDIP, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi. Hanya saja perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya. Pola pembangunan nasional seperti itu ibarat tari poco-poco, alias jalan di tempat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Basarah mengungkap yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan untuk mengembalikan wewenang MPR. Sehingga MPR bisa menetapkan garis besar besar haluan negara (GBHN).
“Atas dasar itu, yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan GBHN dan bukan menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” ujarnya.
Amien Rais melontarkan dugaan Presiden Jokowi akan meminta kepada MPR untuk menggelar sidang istimewa. Amien mengatakan sidang istimewa itu diduga akan ada usul pasal mengenai masa jabatan presiden 3 periode.
Pernyataan itu disampaikan Amien Rais melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu, 13 Maret 2021. Mulanya, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.
“Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujar Amien. (HP-001)
