HALOPADANG.ID – Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Profesor Amin Soebandrio menilai bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan vaksin penangkal virus corona covid-19 hasil penelitian sendiri dengan sampel virus dari pasien di tanah air.
“Kita harus memiliki kedaulatan vaksin. Sama seperti kita sebetulnya harus memiliki juga kedaulatan diagnostik dan dan sebagainya,” kata Amin dalam Seminar PPRA LX Lemhannas RI di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Amin menjelaskan, jika ingin membuat rakyat Indonesia terlindung dari covid-19 maka dibutuhkan setidaknya 70 persen dari 260 juta jumlah penduduk yang harus divaksin.
“Nah 70 persen dari 260 juta itu jumlahnya 170 juta. Kalau satu orang harus divaksinisasi dua kali, kita membutuhkan 350 juta dosis. Kalau kita harus beli (vaksin dari luar negeri), harga vaksin normalnya 1 dolar per dosis, tapi kalau harga pandemi itu jadi 10 dolar,” papar Amin.
“Mari kita berhitung 350 juta dikalikan 10 dolar 150.000 lah katakan itu angkanya 52 triliun. jadi sangat fantastis,” sambung dia.
Selain itu, jika impor vaksin dari luar negeri pasti akan dijatah per tahun dengen jumlah vaksin tertentu yang berujung penanganan virus makin lama, dan korban makin banyak berjatuhan.
“Nah kalau Indonesia mendapat jatah misalnya satu juta dosis per minggu. maka kita butuh 350 Minggu untuk menyelesaikan vaksinasi. Berarti 7 tahun baru selesai,” ucapnya.
Menurut Amin, Indonesia sangat mampu menciptakan vaksin sendiri tanpa memikirkan jatah vaksin per tahun sehingga penanganan pandemi lebih cepat teratasi.
“Jadi yang ingin saya tekankan kita harus mampu punya kapasitas menghasilkan vaksin Sendiri. Sehingga kita punya kedaulatan dan perusahaan di Indonesia sudah mampu menghasilkan 350 juta dosis per tahun,” ujarnya lagi.
Terkait vaksin virus corona Covid-19 dari perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac Biotech, yang baru tiba di Indonesia pada Minggu (19/7/2020) kemarin.
Amin menyebut vaksin ini hanya bersifat solusi sementara sembari menunggu vaksin buatan Indonesia selesai diuji dan siap edar.(002/Suara)

