HALOPADANG.ID–Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo (pro jokowi) Provinsi Sumatera Barat membuka ruang komunikasi dengan kandidat-kandidat atau calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang akan mengikuti Pilkada serentak Desember mendatang.
Penilaian yang digunakan Projo Sumbar untuk dapat memberikan dukungan kepada calon yang memiliki jiwa dan kepemimpinan nasionalis, kerakyatan, tidak korupsi dan mendukung nawacita jilid dua serta pro terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Projo Sumbar Mhd. Husni Nahar. Ia mengatakan, kandidat yang akan didukung DPD Projo Sumbar merupakan sosok yang telah teruji dan memiliki komitmen kuat untuk kebangsaan dan Pancasila.
“Kami membuka diri untuk siapa saja calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak. Oleh karena itu kita ingin pastikan nantinya calon yang kami dukung akan dikordinasikan serta direkomendasikan ke pimpinan, baik ke DPP maupun langsung kepada Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Presiden Jokowi bahwa yang kami dukung sosok yang betul-betul teruji,” katanya yang didampingi oleh Wakil Ketua Muhammad Zaki, Sekretaris Haynes Ade dan Wakil Sekretaris Suryadi Sutan Sari Alam, Senin (13/07) di Padang.
Ia menambahkan, perintah tersebut diterima dari Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi. Kandidat atau calon kepala daerah yang akan di-support dan didukung Projo merupakan sosok pemimpin yang berakhlakul karimah, setia pada Pancasila, memiliki komitmen keberpihakan pada rakyat, dan dipastikan tidak berpotensi menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) yang akhirnya dapat mengkhianati rakyat.
“Pilkada yang sudah di ambang pintu, mesti dimaknai untuk menghadirkan sosok pemimpin yang betul-betul setia kepada rakyat. Artinya, benar-benar merakyat, visioner, berani, serta berintegritas, kreatif dan juga cekatan untuk mengolah segala potensi yang ada, sesuai dengan yang diharapkan masyarakat setempat,” ujarnya.
Projo, kata Husni, perlu menentukan sikap agar pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung aman dan damai. Serta dapat menjaga keutuhan NKRI dengan menciptakan suasana politik yang baik dan mengedepankan edukasi politik dengan menggunakan platform politik anti politisasi SARA.
“Kami Projo sebagai bagian Civil Society berkepentingan mengawal demokrasi dan suksesnya agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk terlaksananya Pilkada secara Demokratis. Jaga rasa tali persaudaran dalam berdemokrasi, jauhi dari hal yang menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa, serta masyarakat jangan dibodohi. Apabila ada masyarakat yang melaporkan salah satu kandidat Pilkada yang mempergunakan dana bantuan pusat ataupun bantuan APBD untuk kampanye pencitraan nantinya, maka Projo tidak akan memberi ruang untuk hal seperti itu, dan segera kami tindak lanjuti laporan masyarakat tersebut ke penegak hukum serta bila perlu, langsung kami laporkan kepada Presiden Jokowi,” tuturnya. (Q-07).
