HALOPADANG.ID–Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan, mesti transparan dan tepat sasaran hingga tingkat nagari.
“Ya, upaya transparansi ini menjadi kata kunci bagi pemerintah nagari, sehingga saat penyaluran BLT berjalan lancar dan tidak terjadi kericuhan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Pesisir Selatan, Wendi, Minggu (12/7).
Menurutnya, penerima BLT yang dianggarkan melalui dana desa (DD) masing-masing nagari dilakukan sesuai surat keputusan bupati, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
“Kemudian penyaluran BLT dilakukan secara transparan, tidak boleh ada pemotongan, dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” ucapnya.
Ia mengatakan, PNS, TNI/Polri, perangkat pemerintah nagari, masyarakat penerima manfaat PKH dan bantuan pangan tunai tidak berhak menerima BLT, sehingga sangat perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif.
“Bahkan, Pemkab Pessel juga membuka pos pengaduan untuk merespon dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak jika terjadi penyimpangan terkait penyaluran BLT,” ujarnya.
Pandemi Covid-19, kata dia, hingga kini belum mereda di Indonesia. Bahkan, banyak masyarakat yang merasakan dampaknya, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga sangat perlu upaya pemerintah menyalurkan bantuan sosial tersebut mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, hingga pemerintah nagari.
“Bansos ini sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama mereka yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Setidaknya upaya ini mampu meringankan beban ekonomi masyarakat saat ini,” tuturnya. (G-01)
