HALOPADANG.ID – Pemerintah menggelar Rakor Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Kegiatan ini diikuti seluruh pemerintah daerah.
Dalam materi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, mengatakan bahwa, pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terbilang cukup baik yaitu berada diatas 5% pada triwulan terakhir pada tahun 2022.
Selain itu juga, dari segi inflasi masih relatif terkendali yaitu beradapa pada 5,51% pada akhir tahun.
Pada rakor tersebut, Tito Karnavian memberikan arahan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar para jajaran BPS yang ada di 512 kab/kota untuk memberikan masukan kepada kepala daerah masing-masing terkait komoditas yang sedang naik pada daerah tersebut.
Selanjutnya, tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten untuk dijadikan sampel dalam pengendalian inflasi skala nasional yang mana jika ditotal berjumlah 160 kabupaten.
Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibullah, S.Si., M.Si, mengatakan, potensi inflasi pada awal tahun umumnya disebabkan karena pola penurunan produksi dan masa tanam pada beberapa komoditas bahan pangan.
Hal ini dipicu komoditas kelompok administered price, yang penetapan tarifnya mulai berlaku dalam hal ini misalnya cukai rokok.
Komoditas yang memberikan andil inflasi tinggi diawal tahun sangat bervariasi dan tidak ada pola khusus yang berulang. Pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) pun tidak menunjukkan adanya inflasi akibat demand perayaan.
Adapun penyumbang inflasi yang perlu diwaspadai yaitu bawang merah, bahan bakar rumah tangga, tomat, cabai merah, cabai rawit dan beras.
“Pada 3 kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan serta kota dengan dugaan potensi inflasi akibat demand perayaan imlek juga tidak menunjukkan pola khusus” ucap Habibullah. (HP-002)
