HALOPADANG.ID — Pemerintah Jokowi-Ma’ruf memastikan akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya untuk dana perlindungan sosial (social safety net) di tahun depan atau 2021. Keputusan itu diambil mengingat masih banyak masyarakat yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19.
“2021 kita juga harus memikirkan program PEN, apa yang sudah dilakukan di 2020, perlindungan sosial misalnya,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/7).
Dia mengatakan, pemerintah terus memonitoring program PEN mana yang berjalan dan dirasa sangat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Hal itu dilakukan agar apa yang sudah direncanakan sampai akhir tahun, berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“2021 dilanjutkan, perlindungan sosial biasanya tidak pernah Rp203,9 triliun, biasanya Rp100-an triliun saja, sekarang lebih 2 kalinya, tahun depan tidak mungkin turun terlalu jauh karena banyak masyarakat pengangguran naik, kemiskinan naik, perlindungan sosial masih dilanjutkan,” kata dia.
Untuk beberapa program PEN lainnya, pemerintah masih akan menindaklanjuti dan akan menggodok besarannya masing-masing pada penyusunan nota keuangan. Dalam konteks ini pemerintah melanjutkan PEN namun harus sadar juga di sisi lain mengejar visi Indonesia menjadi negara maju.
“Kita mau tetap bercita-cita, visi jauh ke depan, ini pasti berlalu,” tandas dia.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8 persen. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3 persen.
“Kita tetap mengalami masa yang sulit, kuartal II Kemenkeu 4,3 persen negatif, BI angka kurang lebih sama, antara 4 sampai 4,8 persen,” kata Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (20/7).
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 akan terkoreksi lebih dalam. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal II akan lebih buruk dari kuartal I sebesar 2,97 persen.
“Di dalam negeri pertumbuhan ekonomi nasional triwulan kedua dari berbagai data kami pantau akan alami kontraksi. Triwulan (kuartal) II lebih rendah dari triwulan I-2020,” kata dia di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Menurut Perry, pelemahan yang terjadi dapat dilihat dari berbagai indikator komponen pertumbuhan ekonomi yang juga menurun. Misalnya saja kondisi perdagangan ekspor Indonesia berdampak turun sejalan dengan kontraksi perekonomian global.
Tak hanya itu, konsumsi rumah tangga juga melemah tajam karena terjadinya penurunan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Di tambah lagi, realisasi belanja pemerintah yang juga turun di tahun ini.
“Dan ini sumber pertumbuhan ekonomi yang saat ini diharapkan mendorong ekonomi,” imbuh dia.
