HALOPADANG.ID — Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meminta Bupati Pasaman Barat bertindak tegas terhadap Kepala Bidang Bina Marga (Kabid BM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bambang Sumarsono terkait sering tidak masuk kantor.
“Ini sudah keterlaluan karena berimbas kepada kinerja bersangkutan. Apalagi dana kegiatan Dinas PUPR sekitar 70 sampai 80 persen berada di Bina Marga,” tegas Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat, Baharuddin R didampingi Sekretaris Dedi Lesmana usai inspeksi mendadak di dinas terkait, di Simpang Empat, Senin.
Menurutnya pihaknya berkunjung ke Dinas PUPR berawal ketika pada 25 Juni 2020, pihaknya melakukan hearing dengan Dinas PUPR untuk melaksanakan pengawasan kegiatan PUPR tahun 2019.
“Kepala Dinas dan tiga Kepala Bidangnya hadir. Sedangkan Kepala Bidang Bina Marga malah tidak hadir. Sementara dia yang banyak memegang kegiatan,” ujarnya.
Beranjak dari itulah pihaknya berinisiatif melakukan sidak pada Senin (29/6). Lagi-lagi Kepala Bidang Bina Marga juga tidak ada dan data yang dibutuhkan juga tidak di dapat.
Kemudian terungkap informasi dari Kepala Dinas dan Sekretaris ternyata Kepala Bidang Bima Marga sering tidak masuk kantor.
Bahkan, kepala dinas juga sudah sering di peringati secara lisan dan disurati sebanyak tiga kali.
Ternyata, hal itu tidak mempan dan juga tidak pernah masuk kantor. Selain itu juga diduga berimbas kepada pelaksanaan kegiatan yang ada.
“Ini sangat aneh, kenapa tidak masuk kantor sementara kegiatan banyak. Ditegur baik lisan dan tulisan oleh kepala dinas juga tidak mempan. Ada apa ini,” tanyanya
Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas PUPU Pasaman Barat, Henny Ferniza dan Sekretaris Riki Jaya Bakti terungkap Kepala Bidang Bina Marga Bambang Sumarsono sering tidak masuk kantor. Hal itu dibuktikan dengan absen dan surat peringatan yang ada.
Padahal pada 2017 anggaran yang ada di Bina Marga mencapai Rp124 miliar lebih, tahun 2018 sebesar Rp108 miliar lebih dan 2019 sekitar Rp99 miliar lebih.
Secara total anggaran di Bina Marga tiga tahun itu mencapai Rp332 miliar dengan realisasi Rp275 miliar lebih.
“Begitu besarnya anggaran yang ada di Bina Marga. Dengan kondisi jarang masuk kantor pantas saja realisasinya rendah karena pelayanan tidak maksimal,” ungkapnya.
Ia menyayangkan dengan tidak masuk kantornya Kepala Bidan Bina Marga. Selama tiga tahun dibiarkan kenapa bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, Inpapektorat dan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia tidak mengambil sikap tegas.
“Ini sudah jelas pelanggaran kok malah dibiarkan,” tegasnya.
Pihaknya akan melaporkan ke Bupati Pasaman Barat dan akan membawa persoalan ini ke DPRD. Jika tidak digubris maka akan dilaporkan ke BPK.
“Pekerjaan yang ada akan kami tinjau ke lapangan. Mari bersama-sama mengungkap ini semua,” ajaknya.
Sementara itu Kepala Dinas PUPR Pasaman Barat, Henny Ferniza membenarkan Kepala Bidang Bina Marga Bambang Sumarsono sering tidak masuk kantor.
Secara prosesedural pihaknya telah memperingati baik lisan maupun dengan surat dan ditembuskan ke bupati.
“Kalau secara lisan sudah tidak terhitung. Kalau dengan surat sudah tiga kali kami peringati namun juga tidak mempan,” katanya.
Ia mengakui sulit berkoordinasi dengan Kepala Bidang BM karena sering tidak masuk kantor dan dihubungi juga susah.
“Penanggungjawab atau PPK beliau tentu dengan susahnya ditemui berimbas ke pekerjaan terutama oleh pihak ketiga,” tambahnya.
Ia menyebutkan selama 2019 pekerjaan yang putus kontrak di Bidang Bina Marga sebanyak empat paket pekerjaan dan tunggakan hutang belanja sekitar Rp8 miliar.
“Kegiatan Dinas PUPR sekitar 70 hingga 80 persen berada di Bidang Bina Marga. Bagaimana mau koordinasi dan pekerjaan selesai jika dikendalikan dari luar. Masuk kantor tidak pernah,” sebutnya. (002/Antara)
