HALOPADANG.ID–Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Barat, setidaknya ada sekitar 800 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) yang telah dan akan pensiun tahun ini.
Kendati banyak posisi yang akan kosong tahun ini, BKD Sumbar menilai hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya pelayanan publik, terlebih di tengah kondisi pandemic Covid-19 seperti sekarang.
Kepala BKD Sumbar, Abdul Gafar menyampaikan, sejauh ini telah ada sebagian ASN yang mengajukan pensiun. Bahkan ada pula yang telah pensiun.
“Hingga saat ini proses pengajuan dan pengurusan pensiun belum menemui kendala apapun. Hal ini dengan catatan, ASN yang bersangkutan mengajukan pensiun setahun atau enam bulan sebelum masuk masa pensiun. Akan tetapi, jika dia mengajukan tiga bulan sebelum masa pensiun, biasanya memang akan mengalami keterlambatan,” ujarnya, Selasa (3/6).
Sekaitan dengan anggaran pun, lantaran banyak anggaran pemerintah yang dialihkan untuk penanganan Covid-19, menurut Gafar tidak ada masalah. Anggaran BKD yang direalokasi untuk penanganan Covid-19 hanya terbatas pada dana perjalanan dinas dan program-program pelatihan. Sementara untuk anggaran pensiun ASN nyaris tidak tersentuh.
“Meski dalam situasi pandemic Covid-19 sekalipun, proses administrasi pensiun ASN tetap berjalan seperti biasa,” ucapnya.
Kalaupun ada masalah yang timbul, kata Gafar, itu adalah kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh ASN yang pensiun. Bahkan hal tersebut pun, menurutnya, juga tidak akan mengganggu proses pelayanan publik, khususnya di lingkungan Pemprov Sumbar.
Salah satu alasannya adalah karena tahun ini Pemprov Sumbar akan menerima sebanyak 601 ASN baru yang lulus seleksi tes CPNS 2019. Ia menyebutkan, saat ini tes CPNS 2019 telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang rencananya akan digelar sekitar Agustus atau September mendatang.
“Untuk jadwalnya sendiri telah ditetapkan, yakni sekitar Agustus atau September. Tapi itupun belum pasti. Boleh jadi diundur, tergantung situasi nantinya. Pun halnya dengan detail dan teknis pelaksanaannya, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia mengatakan, jika ada sebanyak 601 formasi yang akan terisi, maka total formasi kosong akibat ditinggal ASN yang pensiun akan berkurang menjadi sekitar 200 formasi. Jumlah tersebut, menurut Gafar tidak akan berpengaruh banyak terhadap jalannya pelayanan publik, bahkan di tengah berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah di masa pandemi Covid-19.
“Menurut saya tidak ada masalah. Apalagi di tengah era teknologi seperti sekarang. Selain itu, selama ini kami juga hampir selalu kekurangn formasi, tapi pelayanan publik toh tetap masih berjalan. Dengan kata lain, secara formasi mungkin kekurangan, tetapi secara pelayanan tidak kekurangan,” tuturnya.
Selain ASN, beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar juga akan pensiun tahun ini. Bahkan ada salah seorang pejabat yang telah mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan.
Gafar menyebut, dalam waktu dekat akan ada empat posisi pejabat eselon II yang akan dilelang.
“Satu orang karena akan pensiun, dua orang karena promosi jabatan, dan satu orang mengundurkan diri karena alasan kesehatan,” ujarnya. (Q-03)
