HALOPADANG.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menilai hasil evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap satu ternyata masih banyak masyarakat yang belum mentaati aturan. Bahkan menurutnya hal itu berkaitan dengan Pemerintah Kota Padang.
“Tentu tidak ada, komitmennya masyarakat disebabkan ada sesuatu hal yang tidak dilakukan pemerintah kota,”kata Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Lathief, Kamis (7/5).
Menurut Zulhardi, saat ini masyarakat didesak kebutuhan harian. Artinya, sepanjang bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 itu belum dicairkan, masyarakat akan tetap mencari nafkah ke luar rumah.
“Sementara Pemko bicara PSBB, tapi masyarakat bicara kebutuhan hariannya. Sepanjang bantuan pemerintah itu belum diberikan ke masyarakat, maka masyarakat akan tetap mencari nafkah keluar,” katanya.
Dikatakan Zulhardi, jika pemerintah ingin pelaksanaan PSBB sukses, tentu bantuan Rp600 ribu per bulan itu dicairkan dan disalurkan ke masyarakat.
“Andai saja 2 bulan, berarti Rp1 juta 200 ribu ini harus dicairkan ke masyarakat. Supaya masyarakat akan tenang di rumah dan bisa mencukupi kebutuhan harian mereka,”ucapnya.
Ia mencontohkan, di Pasar Belimbing. Aktivitas di Pasar Belimbing terus ramai setiap harinya, apalagi menjelang berbuka puasa.
“Sepanjang dana bantuan itu tidak dicairkan, maka masyarakat akan tetap keluar rumah. PSBB baru akan jalan, jika bantuan dicairkan ke masyarakat,” tuturnya.
Anggota DPRD Kota Padang Nila Kartika berharap yang sama, jika PSBB ingin berjalan maksimal, maka pemko segera cairkan bantuan.
“Karena, masyarakat butuh makan maka itu harus keluar rumah,”ujarnya. (Q-02)
