HALOPADANG.ID—Pemprov Sumbar menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga di tengah wabah Covid-19 belum dapat dilakukan selama pemerintah kabupaten/kota belum menyerahkan data lengkap penerima. Sejauh ini, baru empat dari 19 kabupaten/kota yang telah mengirim data ke Dinas Sosial Provinsi selaku pelaksana penyaluran BLT.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit menekankan, bahwa Pemprov Sumbar tidak pernah berniat menahan penyaluran bantuan provinsi kepada masyarakat.
“Ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat kepada provinsi. Saya tekankan. Kami tidak mau menahannya. Uang sudah ada, teknis penyaluran juga sudah disepakati. Masalahnya, banyak kabupaten/kota yang belum menyerahkan data ke provinsi. Jadi, pada siapa bantuan ini akan kami salurkan?” sebut Nasrul.
Hingga 27 April 2020, baru tiga kota dan satu kabupaten yang telah menyerahkan soft copy data penerima bantuan yang terdiri dari nama dan alamat lengkap. Keempatnya adalah, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam. Sementara itu 15 kabupaten/kota lainnya belum menyerahkan sama sekali.
“Kita tidak akan menunggu 19 kabupaten/kota lengkap menyerahkan data. Saat ini sudah ada tiga kota dan satu kabupaten yang menyerahkan ke provinsi. Dalam dua-tiga hari ini kami akan segera proses penyaluran BLT dari provinsi ke para penerima di empat daerah tersebut,” kata Nasrul lagi.
Ia juga menjelaskan, data lengkap nama dan alamat penerima bantuan sangat diperlukan dalam penyaluran BLT provinsi. Sebab, sesuai kesepakatan dalam rapat teknis bersama bupati/wali kota, penyaluran bantuan akan dilakukan via pos dan langsung menuju rumah setiap penerima bantuan.
“Sebelumnya ada daerah lain yang sudah setor data, tapi ditarik lagi dengan alasan memperbaiki dan melengkapi. Kami di provinsi butuh data lengkap by name by address. Ini juga keperluan administrasi pertanggungjawaban keuangan provinsi senilai Rp215.946 miliar. Penyaluran pertama yang akan kami kirim langsung untuk dua bulan. Rp1.200.000 untuk 119.970 kepala keluarga (KK),” sebut Nasrul lagi.
Nasrul Abit kembali menjelaskan, bantuan yang akan disalurkan Pemprov adalah BLT dari anggaran provinsi. Selain itu, ada enam jenis bantuan lain yang bisa diperoleh warga. Di antaranya, bantuan PKH untuk 178.754 KK; bantuan sembako Kemensos untuk 245.870 KK; Dana Prakerja yang ditargetkan untuk 74.720 KK; bantuan Kemensos lainnya untuk 250.000 KK; bantuan Kemendes untuk 162.674 KK, dan sisa warga yang belum terakomodir akan menerima bantuan dari Pemkab/Pemko.
“Syarat utamanya tidak ada yang boleh double menerima dua bantuan dari tujuh jenis bantuan yang tersedia. Makanya, kita butuh data yang valid dari kabupaten/kota. Ke siapa saja kita akan kirim bantuan dari provinsi. Ini harus jelas,” kata Nasrul lagi.
Ia juga menyebutkan, bahwa BLT dari Pemprov telah dirancang untuk penerimaan tiga bulan, yaitu April hingga Juni dengan nilai Rp600 ribu per KK per bulan. Sehingga, total bantuan bernilai Rp. 1.800.000 per KK yang akan disalurkan oleh provinsi melalui Dinas Sosial, yang saat ini masih menunggu data dari kab/kota.
Simpang Siur Pemkab Solok
Dari empat kabupaten/kota yang telah menyerahkan data ke Pemprov Sumbar, Kabupaten Solok tidak termasuk salah satu di antaranya. Namun demikian, Bupati Solok, Gusmal, mengaku telah mengirimkan data yang dimaksud tersebut ke Pemprov Sumbar dan bahkan ke Kementerian terkait. Justru saat ini, Pemkab Solok tengah menunggu penyaluran bantuan dari pusat dan provinsi.
“Semua data sudah disampaikan ke Kemensos dan ke Pemprov. Saat ini, kami tengah menunggu pencairan dana dari Kemensos dan Pemprov itu. Teknik dan strategi pencairan Dana Kemensos dan Provinsi juga sudah disiapkan melalui kerja sama dengan Perbankan. Bantuan pusat biasanya via BRI dan bantuan Provinsi kami sudah bicarakan dengan Bank Nagari,” ujar Bupati Gusmal.
Keterangan Bupati Gusmal sendiri jadi tambah membingungkan karena menurut Wagub Sumbar Nasrul Abit, penyaluran dana bantuan dari provinsi telah disepakati menggunakan jasa layanan PT Pos, yang akan mengantarkan langsung bantuan dari provinsi ke rumah setiap penerima. Kesepakatan itu terjalin antara Pemprov dan Pemkab/Pemko dalam rapat bersama PT Pos beberapa waktu lalu.
Selain itu untuk bantuan dari Pemkab Solok sendiri, Gusman menyeburkan bantuan berupa beras juga akan dibagikan sejalan dengan bantuan dari kementerian dan pemprov. Selain itu, bantuan dari dana Desa/Nagari juga tengah disusun oleh setiap nagari.
“Bantuan ini untuk warga yang tidak diakomodir dari bantuan DTKS Kemensos, Pemprov, dan Pemkab. Kita semua tentu berharap cepat selesai. Tidak ada yang tersendat. Semuanya sedang berproses karena penerima bantuan tidak boleh duplikasi atau berdempet,” tegas Gusmal lagi.
Keterangan berbeda justru disampaikan Asisten II Koordinator Bidang Ekbang Kesra Setdakab Solok, Medison. Menurutnya, saat ini Pemkab Solok masih melakukan verifikasi akhir terhadap data penerima bantuan bagi warga terdampak ekonomi di tengah wabah Covid-19.
“Data penerima akan diverifikasi dulu dengan wali nagari sampai Kamis (30/4). Setelah itu bantuan beras dari APBD akan dibagikan,” kata Medison.
Medison juga menyebutkan, verifikasi dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Kami berupaya melakukannya lebih cepat, tapi juga tepat sasaran, karena terkait 24.567 KK yang tidak terakomodir dalam DTKS,” sebut Medison lagi.
Ia menambahkan, untuk tahap I, pemerintah kabupaten akan menyalurkan beras sebanyak 492 ton untuk 24.567 Kepala Keluarga (KK), di mana setiap KK akan menerima beras sebanyak 20 kg. “Jika dikalkulasikan untuk tahap I, nilai bantuannya sebesar Rp5.1 Miliyar,” ucapnya menutup.
Pemkab Pasbar Baru Pungut KK
Lain di Kabupaten Solok, lain pula perkembangan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Sejumlah warga setempat mengaku sudah mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) yang diminta oleh pemerintah tingkat jorong beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini bantuan langsung yang diharapkan belum kunjung tiba.
Reva, warga Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman adalah salah seorang warga yang sudah menyerahkan KK kepada jorong. “KK saya serahkan pada salah seorang tokoh masyarakat, katanya untuk bantuan. Entah bantuan apa juga tidak dijelaskan kepada saya. Namun, dari informasi yang beredar, bantuan itu untuk yang terdampak virus corona,” kata Reva.
Namun, salah seorang warga lainnya, Topit, mengaku sudah menerima bantuan sembako di tengah wabah Covid-19. Namun, menurutnya bantuan itu datang dari salah seorang anggota dewan, bukan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
“Yang saya dapat bantuan sembako, dari salah seorang anggota DPR RI. Teman saya ada juga yang dapat sembako dari salah satu perusahaan sawit. Saya juga mengumpulkan KK, katanya akan diberikan kepada wali nagari untuk dapat bantuan corona, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya,” ucap Topit.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Pasaman Barat sudah menyiapkan anggaran untuk percepatan penanganan virus Corona sebanyak Rp15 miliar, ditambah dengan anggara pokir anggota DPRD Pasbar sebanyak Rp6 miliar. Selain itu, juga disiapkan bantuan beras seribu ton senilai Rp42 miliar di Dinas Sosial setempat, yang akan diperuntukkan untuk 2.500 KK di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat, Yonnisal, belum memberikan keterangan setelah berusaha dihubungi melalui pesan WhatsApp dan telepon. Namun, pihaknya beberapa waktu lalu mengaku masih melakukan pendataan untuk warga yang akan menerima bantuan, baik bantuan beras dari kabupaten, maupun BLT dari Provinsi. (Q/H/S-01)
