Geger Kematian Jemaah Tabligh di India, Menlu Sebut Pengikut Asal Indonesia Sebagian Besar Berada disana

ilustrasi
ilustrasi Jemaah Tabligh

Halopadang.id –  Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebut 907 WNI jemaah tablig tercatat berada di luar negeri. Namun Retno mengatakan jumlah pastinya lebih banyak dari data yang dimiliki Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Klaster ketiga adalah klaster jemaah tablig atau JT. Jumlah WNI JT yang saat ini berada di berbagai negara jumlahnya cukup banyak. Yang ada di data Kementerian Luar Negeri terdapat 907 WNI jemaah tablig. Kami yakin jumlahnya pasti lebih banyak dari jumlah yang ada di data kami,” kata Retno dalam rapat virtual bersama Komisi I DPR, Selasa (7/4/2020).

Dari data yang tercatat Kemenlu, Retno mengatakan sebagian WNI jemaah tablig berada di India. Mereka terdiri dari 62 kelompok yang tersebar di 12 negara bagian di India.

“Dan sebagian besar di antaranya berada di India. Mereka terdiri dari 62 kelompok dan berada di sekitar 12 negara bagian,” ujar Retno.

“Kami juga memperoleh informasi bahwa banyak kasus positif COVID-19 yang menjangkiti jemaah tablig termasuk jemaah tablig dari Indonesia. Kasus WNI terpapar di India dari jemaah tablig berkisar pada angka 10,” sebut Retno.

Retno mengatakan telah berkomunikasi dengan Menlu India. Dia menitipkan WNI jemaah tablig yang berada di India untuk dirawat.

“Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah India mengambil kebijakan untuk melakukan karantina walaupun ini sampai saat ini belum dilakukan dan juga merawat yang terpapar. Kami juga telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India untuk menyampaikan menitipkan WNI dari jemaah tablig ini untuk keselamatan dan kesehatan mereka,” imbuh Retno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyambut kepulangan jemaah tablig ke Indonesia. Ia meminta jemaah tablig didata secara teliti.

“Menyangkut masalah pekerja migran Indonesia, ABK, dan jemaah tabligh, bapak Presiden menetapkan pentingnya kerja sama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik,” ujar Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (6/4). (002)