HALOPADANG.ID – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah meneken surat persetujuan status PSBB bagi wilayah Jakarta. Meskipun demikian, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo mengatakan, tidak ada pembatasan akses masuk dan keluar Jakarta.
Aturan tidak ada pembatasan akses itu, kata Sambodo, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
“Permenkes (Nomor 9 tahun 2020) tidak menyebutkan pembatasan akses keluar masuk wilayah, hanya pembatasan jumlah penumpang,” kata Sambodo saat dikonfirmasi, Selasa (6/4).
Mengutip Republika, Sambodo menjelaskan, hingga saat ini polisi masih menunggu keputusan Pemprov DKI terkait penerapan PSBB di wilayah Jakarta.
“Kita masih nunggu hitam di atas putih (keputusan tertulis terkait penerapan PSBB di wilayah Jakarta). Kami masih menunggu nanti detailnya seperti apa,” ungkap Sambodo.
Adapun dalam Pasal 13 Ayat 1 menjelaskan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi (a) peliburan sekolah dan tempat kerja, (b) pembatasan kegiatan keagamaan, (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, (d) pembatasan kegiatan sosial dan budaya, (e) pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Pasal 13 Ayat 9 berbunyi pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13 Ayat 10 menjelaskan pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk (a) moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan (b)moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Kebijakan PSBB berlaku sesuai permohonan Pemrov DKI Jakarta yang disetujui oleh pemerintah pusat.(002)
