HALOPADANG. ID – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyoroti stok Minyakita yang masih langka di pasaran. Tak hanya itu, minyak goreng program pemerintah itu juga didapati masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter.
Andre mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebenarnya sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah Minyakita dengan menambah suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan. Di tengah upaya itu, Andre menyayangkan adanya sejumlah produsen Minyakita yang justru melakukan penimbunan, salah satunya di Sumatera Utara.
“Informasi yang beredar menyebutkan Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menemukan 75 ton atau 7.000 kardus Minyakita yang ditimbun. Ini sangat disayangkan, ada oknum yang mencari untung di tengah kondisi rakyat sulit mendapatkan minyak,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini, Kamis (23/2/2023).
Tak hanya di Sumut, kasus sama juga ditemukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan Minyakita PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas di Marunda, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, ia menemukan 500 ton Minyakita yang belum disalurkan.
Andre pun meminta aparat penegak hukum untuk segera memberi tindakan tegas kepada para pelaku penimbun minyak goreng. “Kalau masih ada pengusaha nakal yang menimbun kami mendorong Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Karena kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegas Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre Rosiade menambahkan bahwa permasalahan minyak goreng harus dapat diselesaikan secepat mungkin.Ia menegaskan jangan sampai permasalahan ini akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri pada Maret-April 2023.
“Kalau Februari ini tidak selesai, persoalan minyak goreng ini akan berdampak di Ramadan dan Lebaran yang mana permintaannya akan lebih banyak, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Nah ini harus segera diantisipasi pemerintah,” tegas Andre Rosiade. (HP-002)
