HALOPADANG.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewaspadai potensi kerawanan dalam tahapan kampanye di Pemilu Serentak 2024, melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Direktorat Penanganan Konflik Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri, Anug Kurniawan, dalam Rapat Koordinasi bidang Kominfo sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yang disiarkan secara daring, Rabu (18/1/2023).
Menurut Anug, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak terjadi bentrokan saat kampanye. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dikatakannya dapat bersinergi dengan Dinas Kominfo di masing-masing daerah untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan demokratis.
“Kami imbau agar pemda bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik utamanya saat kampanye,” kata Anug.
Selain kampanye, Anug juga mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu Serentak 2024. “ASN wajib menjaga sikap netral dalam pemilu nanti,” katanya.
Anug menegaskan, ke depan pihaknya juga akan menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) intelijen untuk 750 aparatur sipil negara (ASN). Langkah itu untuk memperkuat kewaspadaan menghadapi potensi konflik dan kerawanan di Pemilu Serentak 2024.
Berdasarkan catatan kemendagri terdapat 138 konflik seperti tawuran pada 2021. “Pada 2022 terjadi 166 konflik,” katanya.
Anug pun menambahkan, perlunya pendidikan politik terhadap pemilih pemula menjelang pemilu oleh pemda.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa masa kampanye Pemilu Serentak 2024 akan dilakukan selama 75 hari dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024). (HP-001)
