HALOPADANG.ID – Program inkubasi bagi UMKM adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang bertujuan untuk memperkuat program kewirausahaan nasional sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian nasional.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat membuka pelatihan “Pemasyarakatan Inkubasi bagi UMKM” yang dilaksanakan Deputi Bidang Kewirausahaan Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kemenkop UKM di Hotel Truntum Padang, Senin (19/9/2022).
Andre Rosiade menyebut, menurut data Kementerian Koperasi tahun 2018, pelaku UMKM berjumlah sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan daya serap tenaga kerja UMKM tersebut sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.
Kemudian kata Andre Rosiade lagi, untuk kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1 persen dan sisanya yakni 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.
“Artinya ada disparitas yang tinggi antar pelaku usaha Indonesia, UMKM dan usaha besar. Padahal UMKM menjadi penyangga lapangan kerja dengan penyerapan 97 persen tenaga kerja,” papar ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini secara virtual.
Andre Rosiade menegaskan, pelaku UMKM hendaknya dapat terus naik kelas sehingga usahanya semakin besar dan berkembang, untuk itu program inkubasi ini relevan untuk diselenggarakan. “Saat ini usaha mikro dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial ekonomi. Usaha mikro dapat mencegah penduduk miskin menjadi semakin miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terangnya.
Bahkan menurut Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini, usaha mikro yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga memberikan kontribusi mengurangi pengangguran jika mampu berkembang naik kelas usaha dan merekrut pegawai.
Andre Rosiade menekankan, untuk dapat menaikkan rasio kewirausahaan seharusnya tidak menambah lagi usaha mikro maupun ultra mikro dan harus menaikkannya menjadi usaha kecil ataupun usaha menengah.
Berdasarkan RPJMN 2020-2024 diharapkan jumlah wirausaha di Indonesia sebanyak 11,2 juta atau sebanyak 4 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Di tahun 2022 ini, angkanya baru sebesar 3,47 persen. Angka ini cukup jauh bila dibandingkan dengan jumlah wirausaha di negara ASEAN lainnya, misal di Singapura yang mencapai 8,76 persen dari jumlah penduduk.
“Data-data di atas menunjukkan bahwa Indonesia cenderung membutuhkan peran inkubator untuk menjadi jembatan atau agregator pendamping bagi UMKM, calon wirausaha, dan wirausaha pemula dalam upaya mendukung pertumbuhan bisnis baru,” pungkasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Nazwir, mengatakan, UMKM adalah pejuang-pejuang kesejahteraan. Jumlah UMKM di Sumbar sangat banyak. Di mana hampir 90 persennya merupakan pelaku usaha mikro, sedangkan sisanya 10 persen lagi merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha besar. “Pelaku usaha mikro di Sumbar paling banyak dengan aset Rp2 miliar ke bawah,” terangnya.
Pemerintah provinsi Sumbar katanya, mendorong pelaku usaha mikro ini bisa jadi wirausaha tangguh. Pemerintah berupaya pada rentang tahun 2021-2026 mampu mewujudkan 100 ribu entrepreneur di Sumbar. “Entrepreneur ini identik dengan wirausaha tangguh,” ujarnya.
Seorang wirausaha tangguh, katanya lagi, dalam melakukan usahanya akan penuh dengan inovasi dan kreativitas, sehingga mampu menghasilkan usaha yang mempunyai nilai tambah. Jika suatu usaha sudah mempunyai nilai tambah, maka dengan sendirinya akan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya.
Untuk mendukung itu, menurutnya, berbagai kegiatan sudah dilakukan pemerintah provinsi salah satunya melalui kegiatan bimtek atau pelatihan. Pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan digitalisasi pelaku usaha. Sehingga permasalah digitalisasi yang banyak dihadapi oleh pelaku usaha bisa diatasi.
Dengan adanya pelatihan itu, katanya, kini sudah banyak pelaku usaha di Sumbar yang sudah mulai terbiasa dengan budaya online dan dapat menjual produk-produknya secara online. “Kita dorong pelaku usaha kita tidak kalah dengan kelompok-kelompok milenial yang sudah lebih duluan kenal dengan digitalisasi. Kita ingin pelaku usaha kita itu mampu cepat beradaptasi dengan digitalisasi, terutama untuk pemasaran produknya,” tuturnya.
Kemudian soal inkubasi usaha, terangnya, pemerintah provinsi mendorong perguruan tinggi membuka lembaga inkubator yang diharapkan dapat mendidik milenial di Sumbar untuk dapat menjadi pengusaha tangguh. “Kita mengajak akademisi atau perguruan tinggi untuk segera membentuk inkubator-inkubator. Yang saat ini sudah membentuk inkubator baru tiga perguruan tinggi, di antaranya Unand dan UNP,” terangnya.
Menurutnya, agar bisa bersaing, kapasitas dan kemampuan digitalisasi perlu ditingkatkan. Dari data statistik tahun 2016, dari 593 ribu pelaku usaha di Sumbar, sebanyak 90 persennya punya kendala digitalisasi. “Karena itu perlu peningkatan kapasitas dan kemampuan digitalisasinya,” ujarnya.
Selain penguatan kapasitas dan kemampuan digitalisasi itu, bagaimana pelaku usaha ini dimudahkan mendapatkan bantuan modal dengan cara mendekatkannya dengan lembaga-lembaga pembiayaan. “Mulai dari perbankan, CRS dan lain sebagainya. Tujuannya agar pelaku usaha ini mampu tumbuh dan berkembang,” paparnya. (HP-002)
