HALOPADANG.ID – Sejumlah harga bahan pangan seperti cabai, minyak dan telur akhir-akhir ini mengalami kenaikan. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta polisi dalam hal ini Bareskrim Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengecek langsung dan mencari tahu penyebab harga bahan pangan meroket.
“Kita juga meminta aparat penegak hukum tentu pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan di lapangan apakah harga-harga yang meroket ini disebabkan karena dugaan adanya peninbunan atau tidak,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (29/12/2021).
Ketua DPD Gerindra Sumbar itu menyebut, KPPU sebagai lembaga yang berwenang juga harus turun tangan dalam hal ini. “Selain Bareskrim, kepolisan, kami juga minta mitra kami KPPU mencek ke lapangan,” lanjutnya.
Andre Rosiade mengatakan pengecekan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peninbunan barang yang dilakukan para pedagang. Selain itu kata Andre, untuk mengecek apakah kenaikan harga murni karena kelangkaan.
“Jadi kita meminta antisipasi aparat penegak hukum kepolisian dan KPPU untuk mengantisipasi apakah ini ada dugaan penimbunan atau kartel yang sengaja atau memang ada kelangkaan,” ujarketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Lebih lanjut, Andre mengatakan dalam rapat kerja, Komisi VI sudah mewanti-wanti Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait kenaikan bahan pangan selama periode Nataru. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga.
“Sebenarnya kita pada tanggal 13 Desember sudah mengadakan raker dengan Menteri Perdagangan dalam rangka membahas kesiapan pemerintah menghadapi natal dan tahun baru untuk menghadapi kenaikan harga bahan pokok termasuk minyak goreng,” katanya.
Dalam rapat kerja itu, kata Andre, Komisi VI sudah mengingatkan pemerintah untuk memastikan menjaga harga kebutuhan pokok jangan sampai meroket atau naik harganya pas liburan Nataru, itu sudah kita ingatkan,” ucapnya.
Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk membantu warga adalah melakukan operasi pasar yang massal. “Kita juga meminta pemerintah melakukan operasi pasar untuk menjaga agar harga ini stabil,” imbuhnya. (HP-002)
