Andre Rosiade Nilai Putusan Penundaan Pembayaran Utang Garuda Langkah Tepat

HALOPADANG.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyambut baik putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan status PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.

Menurut Andre, Putusan PKPU terhadap Garuda yang dikabulkan oleh majelis hakim kemarin (9/12) adalah langkah awal positif bagi Garuda Indonesia untuk melakukan negosiasi kewajiban dengan para kreditur.

“Kami di Komisi VI memberikan dukungan penuh kepada Garuda untuk segera menyiapkan proposal negosiasi dengan para kreditur sehingga harapannya, hutang garuda ini bisa direstrukturisasi segera,” jelas Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini, Jumat (10/12).

Lebih lanjut, politisi asal Sumatra Barat (Sumbar) ini menjelaskan bahwa putusan PKPU sementara ini memberikan waktu selama 45 hari kepada Garuda untuk menyiapkan proposal perdamaian kepada para kreditur bukan waktu untuk bersepakat.

Baca Juga :  Jelang Idul Adha, Pertamina Pastikan Pasokan Elpiji 3 Kg Aman

“Jadi 45 hari ini adalah waktu kepada Garuda untuk menyiapkan proposal perdamaian kepada kreditur, bukan waktu untuk bersepakat. Saya optimis dalam 45 hari ini garuda sudah bisa mengajukan proposal penawaran perdamaian kepada kreditur karena memang dalam beberapa bulan ini Garuda sedang menyiapkan proposal perdamaian dengan menyewa 3 konsultan asing dan 1 konsultan dalam negeri untuk mendampingi,” ungkap Andre.

Selain itu, Andre mengatakan bahwa Komisi VI memberikan dukungan penuh terhadap langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Garuda di Pengadilan Niaga PKPU.

“Beberapa waktu lalu, Komisi VI menggelar rapat dengan Wakil Menteri II BUMN dan Direktur Utama Garuda. Rapat tersebut memberikan dukungan kepada Garuda untuk menyelesaikan permasalahannya lewat PKPU,” jelas Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Baca Juga :  Jelang Idul Adha, Pertamina Pastikan Pasokan Elpiji 3 Kg Aman

Andre Rosiade menambahkan bahwa selama proses ini berjalan, komisi VI DPR RI juga membentuk panja (panitia kerja) penyelamatan Garuda untuk mendampingi dan mensupervisi penyelesaian permasalahan utang Garuda ini. (*)