Kisruh Kinerja Surveyor Nikel, Andre Rosiade Minta Menteri Perdagangan Bela NKRI

  • Bagikan

HALOPADANG.ID – Kisruh antara pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (smelter) asal Tiongkok kini memasuki babak baru. Setelah persoalan harga patokan mineral alias HPM nikel tuntas, kini para pengusaha menemui persoalan baru terkait kinerja penyurvei atau surveyor.

Hal itu seperti disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Rabu (25/8). “Saya mendapatkan laporan dari teman-teman pengusaha nikel, ternyata mereka masih dizolimi,” kata Andre yang juga ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Sejatinya, pemerintah sudah menentukan HPM yang digunakan sebagai acuan dasar royalti pemerintah, dan telah menunjuk lima surveyor, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindya untuk menentukan HPM, besaran royalti, dan PPh tersebut, dan juga uji kadar logam nikel.

Baca Juga :  Panglima TNI dan Kapolri Gelar Evaluasi Pengendalian Covid-19

Para pengusaha merasa dizolimi lantaran terjadi perbedaan jauh dari hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.

Andre Rosiade yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengungkapkan, penurunannya bisa jauh, dari 1,8% bisa menjadi 1,5% bahkan 1,3%. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian.

“Smelter Tiongkok itu modusnya pakai surveyor Anindya, sementara pengusaha kita pakai Sucofindo atau Surveyor Indonesia. Kalau pakai Sucofindo atau Surveyor Indonesia angkanya 1,87%, begitu sampai ke smelter Tiongkok jatuh jadi 1,5%, jauh turunnya,” terang Andre.

  • Bagikan