Hari Lahir Pancasila, Projo Sumbar Temui Gubernur Mahyeldi

HALOPADANG.ID — Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjamu ormas Projo Sumbar di kediaman pada hari peringatan kelahiran pancasila, 1 Juni 2021. Kesempatan ini dimanfaatkan Mahyeldi untuk berdiskusi dengan salah satu komponen negeri ini untuk kemajuan Sumbar dan negara.

“Pertemuan bertajuk silaturrahim antara pengurus Pro-Jokowi (Projo) dengan Gubernur Sumbar sangat istimewa, lantaran bertepatan pula dengan hari lahirnya Pancasila,” ujar Ketua Projo Sumbar Mhd Husni Nahar kepada awak media di Padang.

Projo Sumbar saat bertemu Buya Gubernur tadi itu menegaskan, bahwa Ormasnya akan mendukung kebijakan pemerintahan Provinsi Sumbar yang dipimpin Mahyeldi-Audy.

“Kita siap mensupport dan saling sinergi memajukan daerah Sumatera Barat, agar bisa lebih maju dan setara dengan provinsi lainnya di Indonesia, baik di bidang pembangunan, ekonomi, sosial kamasyarakatan maupun bidang lainnya,”ujar Husni.

Hari ini kata Husni diterima Gubernur Sumbar yang akrab disapa Buya itu dengan sambutan yang hangat dan sangat bersahabat.

“Walaupun waktunya agak mepet dan agak sempit, dikarenakan Buya juga harus ikuti protokoler persiapan upacara bersama untuk memperingati Hari Kelahiran Pancasila yang dipimpin langsung Presiden Jokowi secara Hybrid,”ujar Husni.

Buya Mahyeldi mengapresiasi serta menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Projo silaturrahim tersebut.

“Buya Gubernur meminta agar kita (Projo-red) terus berkontribusi mengawal kebijakan pemerintah,” ujar Husni Nahar didampingi Sekretaris Projo Sumbar Haynes Ade.

Haynes Ade menambahkan, Projo mengapresiasi langkah Buya Mahyeldi yang merangkul semua lapisan.

“Berkolaborasi dan merangkul sdmua kalangan jadi bukti keseriusan beliau demi memajukan daerah kita bersama, ” ujar Haynes.

Pada pertemuan tadi itu Projo menyampaikan aspirasi, pendapat, saran dan usulan serta juga ada beberapa kritikan yang konstruktif.

“Semua kita sampaikan agar program-program Pembangunan Nasional, Pemberdayaan aset nasional dan daerah serta pelayanan masyarakat di Sumatera Barat di 19 Kabupaten dan Kota dapat berjalan secara sinergis paralel sesuai aturan dan hukum yang berlaku,” ujar Husni.(HP-002/rel)