HALOPADANG.ID – Plt Ketua Program Doktor Studi Kebijakan Universitas Andalas (Unand) Padang Dr Asrinaldi memuji kinerja Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI asal Sumbar. Andre, sebagai wakil rakyat dari Partai Gerindra, dinilai cukup aktif mengambil peran ini dengan melibatkan kepala daerah agar mendapatkan dukungan dari kementerian ketika melaksanakan pembangunan.
“Apalagi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian memiliki urusan konkuren yang secara bersamaan juga melaksanakan urusan yang sama dengan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014,” tulis Asrinaldi dalam kolom opininya berjudul ‘Peran Wakil Rakyat dalam Pembangunan Sumbar.’
Dalam konteks inilah, katanya, Andre Rosiade berusaha mendapatkan bantuan dari Kementerian terkait agar urusan konkuren kementerian ini dapat dilaksanakan di Sumbar. “Andai saja setiap anggota DPR atau DPD di komisi/komite masing-masing dapat melakukan hal yang sama sebagaimana yang dikerjakan Andre, tentu permasalahan pembangunan di Sumbar menemukan solusinya,” kata peneliti Spektrum Politika ini.
Sayangnya, kata Asrinaldi, tidak semua wakil rakyat Sumbar memiliki visi dan misi yang sama dengan Andre Rosiade walaupun sama-sama sebagai anggota DPR. Justru yang dapat dilihat saat ini adalah mereka sibuk memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya agar dapat bertahan dengan jabatan yang sama pada periode yang akan datang. Mereka hanya melayani konstituen dengan cara memberikan bantuan yang sifatnya sporadis dengan jumlah penerima manfaat yang sangat sedikit.
“Memang ini tidak salah dengan apa yang dilakukan wakil rakyat tersebut karena salah satu tanggung jawabnya adalah kepada konstituennya. Namun, tentu tidak cukup itu saja, sudah seharusnya mereka mulai memikirkan bagaimana memajukan Sumatra Barat ke depan secara komprehensif dan tidak sekadar dapilnya saja,” sebut dosen ilmu politik FISIP Unand ini.
Karena faktanya, sebut Asrinaldi, ada persoalan serius dalam melaksanakan pembangunan di Sumbar yang membutuhan sinergi dari banyak pihak untuk mencarikan solusi, khususnya dari wakil rakyat di DPR atau DPD. “Andre Rosiade yang melakukan pendekatan sehingga bisa meyakinkan Menteri untuk mengunjungi Sumbar dan bersedia membantu pelaksanaan pembangunan di daerah ini,” katanya.
Bahkan, tulisnya, kalau Menteri belum sempat datang, Andre juga membawa kepala daerah menemui menteri untuk menyampaikan persoalan daerah masing-masing dengan harapan bisa dibantu oleh menteri bidang terkait seperti mendatangi Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Parekraf, dan Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Apalagi dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah sebenarnya sudah disediakan sumber keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD). Masalahnya pemerintah daerah di Sumatra Barat juga belum bisa memaksimalkan TKD ini khususnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID),” katanya.
Dia menyebut, untuk mendapatkannya tentu dibutuhkan “relasi khusus” dengan pemerintah pusat, terutama dengan pihak kementerian. Di sinilah letak pentingnya wakil rakyat kita di Jakarta untuk memfasilitasi ini. Padahal Provinsi Sumatra Barat memiliki 14 orang wakil rakyat di DPR dan memiliki empat orang wakil daerah di DPD.
“Peran inilah yang sedang dilakukan oleh Andre Rosiade yang harusnya juga dilaksanakan oleh wakil rakyat yang lain. Sebenarnya tanpa diminta, wakil rakyat ini memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar dalam mewujudkan pembangunan di daerah ini,” katanya. (HP-001)
