HALOPADANG.ID — Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Sumbar Andre Rosiade menginstruksikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar agar mencarikan solusi permasalahan tenaga kerja kesehatan (nakes) di RSUD Pariaman yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar.
“Jangan sampai, persoalan jasa pelayanan tidak dibayarkan kepada nakes yang telah berjuang membantu melawan virus Covid-19. Kami mendengar ada demonstrasi nakes di RSUD Pariaman karena jasa mereka belum dibayarkan,” katanya.
Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, sebut Andre, harus segera mencarikan solusi untuk pembayaran jasa mereka. “Kami memberikan penugasan yang jelas, sampai Fraksi Gerindra harus mengawal ketersediaan anggaran,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.
Menurut Andre, sebenarnya soal anggaran ini bisa disiasati dengan memastikan dana itu benar-benar untuk kepentingan yang sangat kuat.
“Kami nilai, pembayaran jasa nakes RSUD ini sangat penting dan harus segera dilakukan. Kami minta Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat segera menuntaskannya,” kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menginstruksikan agar Fraksi Gerindra DPRD Sumbar memastikan ketersediaan anggaran dan memanggil pejabat yang bertanggung jawab mengurusi masalah itu.
“Kalau soal anggaran langsung dipastikan saja. Tapi kalau ada ketidakbecusan pejabatnya, segera dipanggil,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengaku kaget karena terjadi demonstrasi yang cukup besar di RSUD Pariaman. Bahkan juga diikuti dokter-dokter yang biasanya jarang turun ke lapangan.
Artinya, Gerindra melihat ini sudah menjadi hal yang luar biasa dan harus ditindaklanjuti. Karena nakes adalah garda terdepan melawan pandemi dan lebih rentan terkena virus berbahaya itu.
“Kami cukup kaget dengan demo itu, tapi tentu masalahnya sangat besar. Karena masalahnya insentif nakes, padahal sudah ada anggaran Rp500 miliar lebih dalam refocusing anggaran 2020,” k atanya.
“Kami di DPRD Sumbar sudah memastikannya di Badan Anggaran dan rapat-rapat anggaran untuk insentif tenaga kesehatan,” sambung Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Hidayat menegaskan, secara kebijakan politik anggaran sebenarnya sudah selesai untuk nakes, APD (alat pelindung diri), dan lainnya.
“Sekarang tinggal Dinas Kesehatan Sumbar yang lebih bijak dalam mengelola anggaran. Atau jangan-jangan karena Kadinas Kesehatan bukan dokter, jadi kurang memahami spirit kerja dokter dan berimbas sampai ada demo,” katanya.
Hidayat menyebut, sesuai amanah Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade , Gerindra akan menindaklanjuti hal ini. Dia mengatakan, Komisi V DPRD akan diminta memanggil Dinas Kesehatan untuk dimintai penjelasannya.
“Kalau anggaran kurang dan jadi masalah, kami akan tambahkan lagi. Meski kami masih yakin sudah ada dana dalam refocusing yang mencukupi. Ini menarik ditelusuri,” ujarnya.
Seperti diketahui, Senin (1/3/2021) ratusan pegawai RSUD Pariaman yang terdiri dari dokter, perawat dan karyawan menuntut direkturnya mundur dari jabatan karena dinilai gagal dalam memimpin rumah sakit tersebut.
Salah satu dokter spesialis yang merupakan koordinator unjuk rasa dr. Pasca Alfajra mengatakan tuntutan mereka. Poin-poin yang dituntut, kata Pasca Alfajra, yaitu jasa pelayanan tidak dibayarkan semenjak Maret 2020 dan itu pun 50 persen, padahal pihak BPJS telah membayarkan klaim sampai November 2020.
Lalu soal insentif Covid-19 yang baru dibayarkan hingga Juli 2020 dan itu pun 50 persen dan insentif tindak siaga medis dokter spesialis tidak dibayarkan semenjak Maret 2020. (*)
