HALOPADANG.ID — Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menceritakan soal kepemimpinan kakaknya, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang dia nilai kebal terhadap korupsi.
Sebab, menurut Hashim, setelah 2 bulan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo membatalkan kontrak-kontrak alutsista yang diduga dikorupsi. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah stasiun televisi swasta di YouTube.
“Saudara-saudara, saya mau buka saja prestasi Prabowo. Dua bulan jabat Menteri, dia batalkan kontrak-kontrak alutsista, di Kementerian Pertahanan senilai Rp50 triliun,” ujar Hashim, sebagaimana ditulis Senin (20/7/2020).
Hashim sendiri mengaku kaget mendengar cerita kakaknya beberapa bulan lalu, tepatnya, saat tahun baru lalu. Dia bilang, Prabowo tidak menandatangani kontrak itu dan mengembalikan Rp50 triliun ke Kementerian Keuangan.
“Rp50 triliun dia tidak mau tanda tangan, dia batalkan uang itu lalu dikembalikan ke Menteri Keuangan,” katanya.
Hashim menyebut, Prabowo enggan terlibat kasus korupsi sehingga membatalkan kontrak alutsista tersebut.
“Dia bilang ke saya, ‘Saya tidak mau terlibat korupsi. Ini kontrak korup’. Dia orang low profile, dia bilang nggak mau terlibat korupsi,” kata Hashim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani turut bicara soal belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dengan anggaran yang besar, belanja alutsista dinilai wajar karena merupakan bagian memperkuat pertahanan Indonesia. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp131,2 triliun.
“Bagaimana dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting,” ujar Sri Mulyani dalam video rekaman live Instagram yang diunggah di akunnya @smindrawati, ditulis Senin (20/7).
Tidak cuma anggaran belanja pertahanan, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga belanja infrastruktur juga krusial dan penting. Hanya saja, penggunaannya harus hati-hati dan tepat sasaran agar tidak bocor dan dikorupsi.
“Jadi segala sesuatu belanja itu banyak yang harus diperhatikan dan tentu kita harus menjaga agar tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran dan tepat kualitas,” katanya.(002/Merdeka)
