HALOPADANG.ID — Pengamat politik, Rocky Gerung merasa tidak masuk akal lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sektor program Lumbung Pangan Nasional.
Ia menduga Jokowi tidak percaya jika program itu diserahkan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hal ini diungkapkannya dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin (13/7/2020)
“Kalau misalnya Presiden mengalihkan penugasan soal pangan, kan pesan di balik itu artinya Presiden tidak percaya kalau urusan pangan dijalankan oleh kementerian yang memang tupoksinya seperti itu yaitu departemen pertanian,” kata Rocky kepada Hersubeno Arief.
Ia lantas melontarkan spekulasi alasan Jokowi lebih menunjuk Prabowo untuk mengurus sektor ketahanan pangan daripada Menteri Pertanian.
“Kenapa dia (Menteri Pertanian) tidak dianggap? Apa karena memang Presiden sedang menugaskan Menteri Pertanian khusus untuk jangan tanam padi tapi tanam pohon minyak kayu putih, begitu?” ujar Rocky.
Sambil tertawa, Hersubeno Arief pun menyahut, “Karena produksi kalung anti corona itu tadi?”
Rocky melanjutkan, “Atau Presiden menganggap bahaya kalau tugas itu dikasih ke Menteri Pertanian, mungkin akan dikorupsi segala macam, mungkin Presiden dapat bocoran, korupsinya tinggi di departemen pertanian.”
Satu-satunya keterangan Presiden mengatakan bahwa pemindahan program Lumbung Pangan Nasional kepada Kementerian Pertahanan adalah karena alasan strategi, kata Rocky.
Mantan dosen Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa soal strategi pertahanan berkaitan dengan rumus kimia atau DNA sebuah produk pangan.
Ia memberikan contoh, “Misalnya agar orang enggak curi DNA kayu manis, jadi DNA-nya dikunci tiga kali, jadi orang cuma sekali tanam, tanam kedua pasti mati. Atau beras kita dikunci DNA-nya biar engak dicuri orang lain.”
Menurut Rocky, tidak ada urgensi yang jelas dengan dipindahkannya program Lumbung Pangan Nasional kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia merasa kalaupun diprediksi akan terjadi krisis pangan, Indonesia tetap akan kekurangan sama seperti negara-negara lainnya.
Lebih masuk akal, bagi Rocky, jika program tersebut tetap berada di bawah Kementerian Pertanian tapi strateginya disusun oleh Kementerian Pertahanan.
“Kalau mau konsisten mustinya ada Peraturan Presiden atau Perpres baru bahwa Kementerian Pertanian oleh Presiden diubah menjadi sekedar Dirjen di bawah Kementerian Pertahanan. Itu baru masuk akal,” ucap Rocky.
