PADANG, HALOPADANG — Pemuda Ranah Minang diharapakan dapat kritis dan berpartisipasi politik secara aktif dan kritis menjelang bergulirnya kontestasi Pilkada mendatang. Pemuda juga mesti aktif melakukan diskusi dan menghasilkan beberapa poin rekomendasi terukur untuk dijadikan bahan dalam debat kandidat untuk menguliti visi dan misi para kandidat yang akan bertarung nantinya.
Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Divisi Perencanaan dan Infromasi KPU Sumbar, Nova Indra dalam diskusi Pilkada serentak tahun 2020 yang aman, damai dan badunsanak di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI) Sumbar di Kota Padang, Jumat malam (28/2). Dirinya menjelaskan kaum muda intelektual Minang mesti berupaya untuk mengkaji lebih dalam visi dan misi para kandidat.
“KPU mendorong pemuda untuk melakukan itu, sebab banyak isu campaign yang bisa kita rumuskan lewat organisasi. Bisa mengenai pendidikan, sosial budaya, lingkungan hidup dan lain-lain. Ormas sipil lainnya seperti IPTI harus bergerak, karena kalau dilihat sekarang seperti mati suri, mesti dibangkitkan lagi. Hal ini juga merupakan bentuk partisipasi di tahapan pilkada,” kata Nova menjelaskan.
Selain itu, sebut Indra peran pemuda sangat penting dalam pengawasan Pilkada, terlebih saat ini untuk pertama kalinya Sumbar memiliki bakal calon dari jalur perseorangan yang akan berlaga di Pilgub September mendatang. Peran pemuda untuk menghadirkan Pilkada yang aman, damai, dan baunsanak tidak cukup dengan mengkritisi kandidat dan Partai Politik (Parpol), namun penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu juga harus dikritisi.
“Ini tentunya menjadi catatan sejarah tersendiri terkait pelaksanaan Pilkada di Sumbar. Penyelenggara juga harus diawasi, pemuda juga harus menyoroti integritas penyelenggara. Jadi yang diawasi itu tidak hanya peserta dan Parpol saja, tetapi juga penyelenggaranya. Saya berharap kedepannya IPTI dapat melakukan kajian-kajian kritis terkait pelaksanaan Pilkada, sebab IPTI memiliki SDM yang melimpah di Sumbar,” ujar Nova Indra.
Tugas KPU, sambung Indra, adalah memenuhi hak pilih warga yang telah memenuhi syarat dan memastikan mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Serta satu suara masyarakat merupakan kewajiban KPU untuk menjaga dan memastikan suara masyarakat tersalurkan dengan tepat.
“Sebab tak dapat dipungkiti, praktek penyelewengan suara itu masih ada. Itu yang harus dipastikan KPU dengan bantuan masyarakat. Saya berpesan, bukan hanya KPU yang berintegritas, masyarakat juga mesti mempunyai integritas. Jangan sampai lima menit di TPS merusak kehidupan kita lima tahun ke depan,” kata Nove menutup.
Sementara itu, Ketua IPTI Sumbar, Muhammad Arif mengatakan, Pemuda Tarbiyah bertanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dalam Pilkada, salah satunya adalah memberikan pemahaman dan pendidikan politik bagi masyarakat.
“Pesta demokrasi tidak hanya sebatas pencoblosan saja, lebih dari itu masyarakat harus mengetahui visi dan misi calon kepala daerah, masyarakat harus mengkritisi visi dan misi calon, pendidikan ini lah yang selama ini IPTI Sumbar lakukan”, ujar Arif.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemuda Islam Sumbar berharap pada Pilkada nanti para calon lebih memperhatikan pendidikan agama. “Kami Pemuda Islam tentunya berharap pendidikan keagamaan ini menjadi perhatian serius oleh calon kepala daerah kedepannya,” harap Arif. (rga).
Teks Foto : Diskusi yang diselenggarakan oleh IPTI Sumbar yang dihadiri oleh Komisioner KPU, Nova Indra di Lumbuang Madani, Jl. Nusa Indah, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat.
