JAKARTA, HALOPADANG.ID – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ‘diserang’ terkait masalah corona (COVID-19). ‘Serangan’ terhadap Luhut datang dari Faisal Basri.
Lewat akun Twitter @FaisalBasri, ekonom senior itu menyebut Luhut lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19.
“Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19,” cuit Faisal Basri, Jumat (3/4/2020).
Selain Faisal, eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga ikut ‘menyerang’ Luhut. Melalui video yang diunggah di akun Said Didu, yakni bernama MSD, pada 27 Maret 2020. Video itu berjudul ‘MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG’. Video itu berdurasi 22.44 menit.
Dalam video itu, Said Didu yang juga pengamat BUMN menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dan menghubungkannya dengan penanganan COVID-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.
Terkait pernyataan Faisal Basri, Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kini fokus menjalan tugasnya.
Jodi juga menyayangkan pernyataan-pernyataan yang bernada provokatif lewat media sosial.
“Pak Luhut fokus aja bekerja seperti biasa. Komentar-komentar yang provokatif seperti itu sangat disayangkan ya,” tutur Jodi kepada detikcom, Sabtu (4/4/2020)
Dikutip Halopadang.id dari Detik, Dia berharap siapapun yang memberikan pandangan seharusnya lebih bijak dan beretika. Terakhir Jodi juga mengingatkan setiap orang ada batas kesabarannya.
“Semoga kedepan para tokoh kita bisa lebih bijak, dewasa dan beretika dalam menyampaikan perbedaan pandangannya. Saya rasa itu akan bagus untuk demokrasi kita. Semua manusia ada batas kesabarannya,” tegas Jodi.
Sementara untuk pernyataan Said Didu, Jodi menegaskan harus ada permintaan maaf dalam waktu 2×24 jam. Jika tidak, akan dibawa ke jalur hukum.
“Bila dalam 2×24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).
Jodi Mahardi juga menyoroti Said yang mengatakan Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ‘mengganggu’ dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.
“Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilakan siapa saja untuk membuktikannya,” tepis Jodi.(HP-002)
