HALOPADANG.ID — Zoom mengumumkan akan membagikan laporan transparansi pertamanya pada akhir tahun ini, di sebuah blog oleh CEO Eric Yuan yang melacak kemajuan pembekuan fitur 90 hari untuk mengatasi masalah privasi dan keamanan.
Pembekuan diberlakukan setelah penggunaan Zoom meningkat drastis selama pandemi virus Corona (Covid-19) dan mengungkapkan kelemahan privasi serta keamanan dalam perangkat lunak tersebut.
“Kami telah membuat kemajuan signifikan dalam mendefinisikan kerangka kerja dan pendekatan untuk laporan transparansi yang merinci informasi terkait permintaan yang diterima Zoom untuk data, catatan, atau konten. Kami berharap dapat menyediakan data Q2 fiskal dalam laporan pertama kami akhir tahun ini,” tulis Yuan dalam unggahan blog, seperti dikutip dari The Verge, Kamis (2/7/2020).
Dalam blognya, Yuan juga merujuk pada panduan yang baru dibuat dan merinci bagaimana perusahaan menanggapi permintaan pemerintah untuk data Zoom, jenis data yang dikumpulkan Zoom, hingga praktik penyimpanan data perusahaan. Selain itu, Zoom juga telah memperbarui kebijakan privasinya.
Sebelumnya, Zoom telah menjadi sorotan bagaimana perusahaan menangani datanya. Baru-baru ini, perusahaan menangguhkan satu akun di Hong Kong dan dua di Amerika Serikat, untuk mengadakan pertemuan virtual memperingati pembataian Tiananmen Square setelah pemerintah China memberi tahu Zoom tentang pertemuan tersebut.
Zoom kemudian mengaktifkan kembali akun dan mengatakan sedang mengembangkan teknologi yang akan memungkinkan perusahaan menghapus atau memblokir akun individu berdasarkan geografi. Jika teknologi itu sudah tersedia, Zoom dapat memblokir pengguna dari China menghadiri rapat pertemuan, alih-alih menutup seluruh pertemuannya.
Kelompok advokasi Access Now sebelumnya menulis surat kepada Zoom untuk merilis laporan transparansi pada 19 Maret, dan perusahaan mengumumkan akan menerbitkan laporan pada akhir tahun ini.
“Meskipun Zoom telah mengambil langkah-langkah selama 90 hari terakhir untuk memperbarui beberapa praktik keamanan dan privasi, Zoom menunda laporan transparansi. Itu mengisyaratkan bahwa Zoom tidak memprioritaskan pelaporan,” kata Isedua Oribhabor, analis kebijakan Amerika Serikat untuk Access Now.
Tekanan yang dihadapi Zoom dari pemerintah China untuk membatasi akun menggarisbawahi mengapa laporan transparansi itu penting. Tanpa itu, pengguna Zoom tidak memiliki wawasan tentang sejauh mana campur tangan pemerintah dengan akun dan data pribadi.
Unggahan yang ditulis Yuan juga membahas mengenai upaya lainnya yang dilakukan Zoom, termasuk komitmen untuk menawarkan enkripsi end-to-end kepada semua pengguna, mengaktifkan kata sandi rapat secara default, berkonsultasi dengan Alex Stamos dan pakar keamanan lainnya, meluncurkan dewan CISO, dan bekerja dengan pihak ketiga untuk membantu menguji keamanan produknya.
