HALOPADANG.ID — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meraih penghargaan pengelola keuangan tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi secara virtual kepada Bupati Pasaman Barat Yulianto didampingi Ketua DPRD Parizal Hafni, Sekretaris Daerah Yudesri pada Jumat (26/6).
Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Minggu, mengatakan laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD yang transparan dan akuntabel.
“Penghagaan ini merupakan bentuk kerja keras Pemkab dan DPRD dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.
Opini WTP atas LKPD TA 2019 yang diperoleh Pemkab Pasaman Barat merupakan opini tertinggi dari BPK sebagai pernyataan profesional BPK RI kepada Pemkab Pasaman Barat.
Hal itu berdasarkan indikator kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD yang telah bekerja keras mempertahankan Opini WTP dari BPK empat kali berturut-turut.
“Terima kasih kepada semua OPD dan semoga tambah semangat bekerja dan tetap komit terhadap pekerjaan untuk mempertahankan WTP tahun depan,” harapnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pasaman Barat atas dukungannya sehingga Pemkab Pasaman Barat dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Terima kasih kepada seluruh OPD dan jajaran atas kinerjanya. Terima kasih juga kepada masyarakat Pasaman Barat atas dukungannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” sebutnya.
