HALOPADANG.ID–Presiden Joko Widodo menetapkan empat provinsi di Indonesia salah satunya Sumbar, melibatkan TNI dan dalam pendisiplinan protokol kesehatan. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto, menjelaskan hal apa saja yang akan dilakukan TNI di Sumbar termasuk 3 provinsi lainnya.
”Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata,” ujar Panglima TNI usai mendampingi Presiden melihat secara langsung pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap Covid-19, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (26/5).
Dari data yang ada, Panglima TNI sampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota serta ada 1.800 objek yang akan dilaksanakan pendisiplinan tersebut.
”Dalam tahap pertama ini kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo,” imbuh Panglima TNI.
Pelaksanaan pendisiplinan, menurut Panglima TNI, dilaksanakan secara bertahap, seperti contoh saat ini adalah melaksanakan tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta.
”Kemudian rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga khususnya adalah foodhall di daerah Bekasi,” ungkap Panglima TNI.
Termasuk, menurut Panglima TNI, adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat yaitu tempat-tempat penjualan Apotek/penjualan obat yang akan terus diawasi.
Yang akan dilaksanakan di antaranya, menurut Panglima TNI, adalah pendisiplinan protokol kesehatan, sebagai berikut:
Pertama, seluruh masyarakat perlu diawasi supaya tetap memakai masker;
Kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman;
Ketiga, siapkan tempat mencuci tangan atau alat hand sanitizer.
”Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, tahap pertama bisa berjalan dengan baik,” ungkap Panglima TNI.
Tahap pertama, menurut Panglima TNI akan diatur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000 mungkin akan diizinkan untuk 500 orang saja dan diawasi.
”Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500 orang kita batasi mungkin hanya 200 orang saja,” tandas Marsekal Hadi.
Menurut Panglima TNI, kerja sama antara TNI/Polri dengan pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan Gugus Tugas mudah-mudahan apa yang diinginkan semua masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari Covid-19.
”Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Panglima TNI sampaikan harapan agar 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus.
Sebagai tambahan, Panglima TNI sampaikan anggota Polri yang dilibatkan kurang lebih 340.000 karena harus mengamankan di 1.800 lokasi tersebut.(R-01/rel)
