Halopadang.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak masyarakat hidup berdamai dengan Covid-19 atau virus Corona. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai arah kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“Wacana tersebut menimbulkan hal kemana sebenarnya arah kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19?” kata Kepala Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mimin Dwi Hartono dalam pesan singkat Sabtu (23/5), dikutip Halopadang.id dari Merdeka.
Pernyataan Jokowi berbeda dengan kebijakan pemerintah yang disampaikan sebelumnya. Pemerintah mengajak masyarakat untuk perang melawan Covid-19.
“Sehingga muncul dugaan, apakah pemerintah sudah menyerah dan tidak mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menangani Covid-19?” ucap Mimin.
Dia menjelaskan pernyataan mantan Wali Kota Solo tersebut berbanding terbalik dengan ancaman dan dampak dari pandemi saat ini. Yaitu hak masyarakat untuk hidup, sosial hingga ekonomi.
“Wacana berdamai dengan Covid-19 berkebalikan dengan ancaman dan dampak Covid-19 atas hak masyarakat untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak olehnya secara masif dan meluas,” jelas Mimin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan nantinya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Tetapi harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
“Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman,” ucap Jokowi.
Jokowi menjelaskan hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Sebab itu kata Jokowi, jadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” ucapnya
Jokowi pun menegaskan keselamatan masyarakat tetapi harus menjadi prioritas. Kebutuhan saat ini sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini.
“Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru,” jelas Jokowi.
Virus Mematikan, Tak Bisa Berdamai
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak berdamai dengan virus Corona. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), itu menegaskan, Covid-19 ini termasuk ganas, sehingga tak bisa diajak berdamai.
“Ini kan virus ganas dan tidak pilih-pilih siapa. Tidak bisa diajak berdamai, kalau namanya berdamai itu, kalau dua-duanya berdamai. Kalau kita hanya ingin berdamai tapi virusnya enggak, bagaimana,” kata dia pada webinar Universitas Indonesia: ‘Segitiga Virus Corona’, Selasa (19/5).
JK juga mempertanyakan penggunaan istilah berdamai. Sebab, dia berpendapat bahwa perdamaian hanya bisa terwujud jika kedua belah pihak sama-sama punya keinginan menyudahi perang.
“Kurang pas sebenarnya. Karena damai itu harus kedua belah pihak. Tidak ada perdamaian bagi mereka. Bahwa you bisa kena, bisa mati,” ungkap JK.
“Mungkin kebiasaan kita yang harus berubah. Itu mungkin dianggap hidup berbarengan, pakai masker terus, cuci tangan terus. Tapi tidak berarti kita berdamai, tidak ada. Karena risikonya mati,” tambah dia lagi. (002)
