HALOPADANG.ID–Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyampaikan bahwa Alat Pelindung Diri (APD) sudah terdistribusi sampai dengan Minggu, 26 April 2020 sebanyak 1.305.800 unit.
Doni juga mengungkapkan bahwa Gugus Tugas telah menerima sebanyak 479.000 reagen PCR yang berasal dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan RRT berkat bantuan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) di Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok.
Selain itu, Ketua Gugus Tugas juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri BUMN dan Panglima TNI yang telah membantu dalam penjemputan serta distribusi reagen tersebut.
“Untuk tahap pertama reagen yang telah kita datangkan baru bisa diambil oleh provinsi yang ada di pulau Jawa, pada hari Sabtu dan Minggu yang lalu,” ujar Doni saat memberikan keterangan pers usai rapat, Senin (27/4), seraya menyampaikan terima kasih kepada para gubernur yang telah menugaskan stafnya untuk mengambil reagen langsung ke tempat penyimpanan di gudang Soekarno-Hatta.
Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Presiden setelah menerima masukan dari para menteri dan gubernur tentang masih adanya hal yang belum maksimal dalam menjalankan protokol kesehatan yakni social distancing dan physical distancing, termasuk juga Pembatasan Sosial Berskala Besar karena masih adanya kegiatan untuk kumpul-kumpul.
Oleh karenanya, sebagai Kepala Gugus Tugas, Doni mengajak segenap komponen masyarakat, baik di pusat maupun daerah untuk betul-betul memperhatikan protokol kesehatan.
“Janganlah membiarkan masyarakat kita berada pada suatu titik di mana satu sama lainnya saling berdekatan karena potensinya akan bisa menimbulkan seseorang itu terpapar, terinfeksi, lantas mengalami sakit ringan, sedang dan akhirnya kritis dan hal ini dapat menimbulkan kematian,” imbuh Doni.
Upaya-upaya untuk melindungi warga negara dari bahaya virus Covid-19 ini, menurut Doni, haruslah menjadi tanggung jawab semua pihak karena tidak mungkin pemerintah saja yang bekerja keras, yang berusaha tanpa didukung oleh segenap komponen masyarakat lainnya.
“Sekali lagi, kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan seluruhnya agar betul-betul peduli dengan keselamatan masyarakat kita. Jangan anggap sepele, jangan anggap enteng wabah ini,” kata Kepala BNPB.
Wabah ini, lanjut Doni, adalah peristiwa alam yang telah terjadi berulang kali beberapa ratus tahun yang lalu, baik di Spanyol maupun juga wabah kolera di beberapa negara.
Oleh karenanya, Ketua Gugus Tugas sampaikan bahwa alam adalah dalam proses melakukan sebuah kegiatan yang memang kalau dilihat dari siklusnya adalah 100 tahun sehingga bencana Covid-19 ini secara nasional sudah diputuskan menjadi bencana non alam, bencana non alam berskala nasional.
“Sekali lagi kami mengimbau dan mengajak segenap komponen masyarakat untuk betul-betul memperhatikan ketentuan dan protokol kesehatan,” tandas Doni.
Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas menyampaikan kabar gembira yaitu terjadinya penurunan pasien dirawat karena hingga saat ini terdapat 7.032 orang, dilihat dari jumlah tempat tidur yang terdapat di ruang isolasi sebanyak 10.179 bed. Keadaan ini, menurut Doni, harus dijaga agar jangan sampai menambah jumlah pasien yang akhirnya dirawat di rumah sakit.
Mengenai adanya sejumlah daerah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus positif, Doni berharap agar para pimpinan di daerah bisa melakukan pendataan yang lebih maksimal kepada para pendatang yang berpotensi memberikan akses penularan kepada masyarakat lainnya.
“Dengan demikian wajib diisolasi selama 14 hari mengikuti protokol kesehatan bagi siapa saja yang baru tiba di suatu daerah hendaknya menjadi program prioritas yang ada di tingkat desa maupun di RT/RW,” urai Doni.
Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa Presiden menjelaskan tentang pentingnya menjaga imunitas masyarakat untuk tidak turun. Isolasi mandiri, menurut Ketua Gugus Tugas, diharapkan tidak menimbulkan depresi dan tidak menimbulkan stres yang tinggi bagi masyarakat.
“Oleh karenanya selama mengikuti isolasi mandiri diharapkan kegiatan-kegiatan aktivitas di sekitar pemukiman tetap dilakukan,” ujarnya.
Menurut Doni, beberapa daerah atau negara yang telah melakukan lockdown dan kawasan tersebut merupakan padat penduduk telah menimbulkan wabah semakin meluas serta tentunya menimbulkan risiko sangat besar.
“Sehingga, pilihan untuk tidak lockdown adalah salah satu upaya yang sangat baik dimana kita semua mampu menjaga keseimbangan antara memperhatikan aspek kesehatan dan juga memperhatikan aspek psikologis masyarakat,” katanya.
Upaya untuk memutus mata rantai penularan, terutama melindungi kelompok rentan, yaitu lansia dan yang punya penyakit kronis; antara lain pneumonia, hipertensi, diabetes, jantung, serta beberapa penyakit penyerta lainnya, menurut Doni, telemedicine menjadi salah satu opsi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih baik terhadap kesehatan. Pneumonia, lanjut Doni, menjadi persentase tertinggi dalam atau akibat yang ditimbulkan dari Covid-19 dan hampir di semua daerah pasien yang wafat mengalami penyakit kronis atau penyakit bawaan.
Kewajiban semua, lanjut Doni, untuk menjaga lansia dan kelompok yang punya penyakit penyerta ini terlindungi dari anak muda yang punya mobilitas tinggi, tetapi tidak menunjukkan gejala dan bisa berpotensi sebagai silent killer sehingga kelompok OTG atau orang tanpa gejala ini harus dipisahkan.
“Adapun persentase perbandingan antara wanita dan pria yang menjadi korban Covid-19, (yaitu) laki-laki mencapai 59,47% sedangkan perempuan adalah 41,03%,” tambah Doni.
Presiden Joko Widodo, menurut Doni, menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya untuk melakukan tes masif pada bulan April dan bulan Mei ini, dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat.
“Bapak Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan juga mengajak masyarakat agar lebih patuh, lebih disiplin, dan juga aparat supaya bisa lebih tegas agar pada bulan Juni yang akan datang kita mampu menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia sehingga pada bulan Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali, ” urai Ketua Gugus Tugas Covid-19.
Imbauan-imbauan, menurut Doni, harus senantiasa disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, bahkan juga perlu menggunakan bahasa daerah.
“Tidak mudik, melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak. Nah ketika jaga jarak ini pun, diharapkan satu sama lainnya harus bisa meningkatkan kesadaran kolektif,” katanya.
Apabila ada seseorang yang mendekatkan diri, sambung Doni, maka harus berusaha untuk menghindari orang-orang tersebut termasuk juga keberanian mengingatkan satu sama lain agar tidak ada kerumunan pada tempat-tempat tertentu.
Kepala Negara, tambah Doni, juga telah berulang kali memerintahkan tentang pentingnya integrasi data dan telah dilaksanakan pertemuan terintegrasi antara kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Sandi dan Siber Negara serta dibantu oleh Komisi Informasi Publik sehingga diharapkan langkah-langkah untuk sesegera mungkin mengintegrasikan data akan segera terwujud.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan telah menugaskan juru bicara pusat untuk menyampaikan data sebagaimana adanya.
Doni juga mengajak kepada seluruh daerah untuk membangun posko terintegrasi terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, BPBD, TNI, Polri, Kominfo, dan BIN di daerah sehingga seluruh perkembangan yang terjadi di lapangan akan bisa diketahui dan Kepala Gugus Tugas provinsi bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat.
Sesuai dengan penjelasan dari Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ketua Gugus Tugas menyampaikan tentang ventilator, sudah ada uji klinis yang dihasilkan dari BPPT, Perguruan Tinggi serta Swasta dan ventilator tersebut apabila telah memenuhi standar akan diterbitkan izin edar dari Kementerian Kesehatan.
“Kemudian juga Bapak Menristek melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa BioFarma dan BPPT telah merampungkan program tes kit PCR, sedangkan untuk reagen-nya masih tetap impor,” ujarnya.
Soal rapid tes lokal, menurut Ketua Gugus Tugas, juga segera akan diproduksi sehingga tidak tergantung lagi dari impor dari luar negeri, termasuk juga perintah Presiden memperbanyak rapid tes di sejumlah bandara sehingga keberadaan atau keberhasilan dari rapid tes lokal ini tentu akan sangat menentukan.
“Kemudian juga mengenai serum, masih dilakukan, masih dalam proses. Sedangkan vaksin masih dalam waktu yang sangat lama,” katanya. Menteri Luar Negeri, menurut Doni, melaporkan juga kepada Presiden tentang permintaan dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.
“Bapak Presiden telah memberikan permintaan apabila kebutuhan domestik terpenuhi, maka kita bisa membantu negara-negara (Asia) Pasifik terutama PNG dan beberapa negara lainnya, seperti material APD, kemudian sanitazer, dan masker yang 100% buatan lokal,” sambungnya.(R-01/REL)
