HALOPADANG.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut, Fraksi Gerindra sendiri tentunya akan tetap mengawal kebijakan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI terpilih.
“Kita juga berupaya menjalankan amanah dan juga tetap bersinergi dengan pemerintah,” tegas Andre Rosiade.
Hal itu disampaikan Andre Rosiade usai pelantikan sebagai anggota DPR RI, Selasa (1/10/20240) lalu di Gedung DPR/MPR RI, Senayan. Sebagai pemenang di Pilpres, Partai Gerindra akan bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada.
“Untuk pengucapan sumpah dan janji kali ini, apa bedanya? Tidak ada perbedaan spesifik karena cara kerjanya sama. Yang jelas, ini dengan tim yang baru dan pastinya ini akan membuat kita bekerja lebih keras lagi dan lebih solid,” ujar politisi asal Sumbar ini.
Selain itu, kata Andre, saat ini DPR RI diisi oleh 56 persen wajah lama. Tentunya, orang yang terpilih untuk duduk di Senayan ini, sudah berjuang keras di luar sana dan juga melewati berbagai rintangan.
“Sebagai partai pemenang, kita siap untuk berkoalisi dengan siapa saja. Kita tahu, PDI Perjuangan juga sudah mengusung pasangan di Pilpres lalu, tapi saat ini semua bersinergi untuk kembali membangun negara dan membawa Indonesia lebih baik,” tutup Andre.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa (1/10/2024). Andre Rosiade, anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sumbar salah satu diantaranya.
Andre Rosiade pun bukan wajah baru. Dia merupakan anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang duduk di Komisi VI periode lalu yang membawahi BUMN dan juga pembangunan daerah.
Tentunya, Andre Rosiade masih terus memikirkan daerah pemilihannya setelah terpilih. Sebagai Urang Awak di Senayan, Andre Rosiade pastinya akan memikirkan pembangunan di Sumatera Barat.
Pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 berlangsung pada hari ini, Selasa (1/10/2024). Jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 diketahui bertambah dari periode sebelumnya yang berjumlah 575 anggota Dewan. Kini, sebanyak 580 wakil rakyat yang memiliki kursi di DPR RI. (*)
