HALOPADANG.ID — Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho turut menyaksikan Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kepada kepala/kuasa pengguna anggaran satuan kerja kementerian lembaga, Senin (12/12/2022).
DIPA dimaksud akan dijadikan dasar pengeluaran negara dan pencairan atas beban APBN sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
Pada kesempatan itu, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan, alokasi belanja negara TA 2023 yang dialokasikan untuk Sumatera Barat sebesar Rp31,01 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp11,08 triliun kepada 639 satuan kerja. Angka ini meningkat Rp0,76 triliun atau naik 7,36 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10,32 triliun.
Sedangkan untuk TKD 2023, lanjut Heru dialokasikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 pemerintah daerah Kab/Kota di Sumatera Barat sebesar Rp19,93 triliun. Meningkat Rp0,4 triliun atau naik 2,05 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp19,53 triliun.
Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp521,44 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp13,03 triliun dan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp1,46 triliun. Kemudian Dana Alokasi Khusus NonFisik sebesar Rp3,81 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp130,62 miliar, Dana Desa sebesar Rp913,92 miliar, serta Hibah ke Daerah sebesar Rp53,51 miliar.
“Transfer ke daerah akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrim, dan memajukan perekonomian daerah,” kata Heru.
Hadir dalam penyerahan DIPA dan TKD ini kepala daerah dan perwakilan seluruh kabupaten dan kota se-Sumbar. Hadir juga Forkopimda, pimpinan Bank Indonesia, OJK, dan BPK perwakilan Sumbar. (HP-002)
