Andre Rosiade Minta Komisi VI Panggil Menperind Bahas Impor Garam

  • Bagikan
Andre Rosiade Minta Komisi VI Panggil Menperind Bahas Impor Garam 1

HALOPADANG.ID – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengkritisi kebijakan pemerintah terkait impor garam 3 juta ton. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta komisinya untuk memanggil Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita guna menjelaskan persoalan impor garam ini.

“Impor garam harus benar-benar direncanakan dengan baik. Petani garam kita jangan sampai terzalimi,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

Ketua DPD Gerindra Sumbar ini menilai seharusnya pemerintah mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan dilakukan impor garam, serta memperhatikan opsi lain yang bisa dijajaki.

Lebih lanjut, Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini merinci apa saja yang bisa dilakukan pemerintah sebelum melakukan impor garam. Pertama, Kemenperin bisa membantu petani garam untuk meningkatkan kandungan NACL sehingga kualitas garam petani meningkat.

“Yang kedua, untuk kebutuhan garam industri Kemenperin harusnya duduk dulu dengan PT Garam dan perusahaan yg membutuhkan impor garam industri. Mana yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, mana yang belum bisa,” terangnya.

Dia menilai, Kemenperin seharusnya mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk lokal, termasuk soal garam.

“Jangan dikit-dikit impor. Kalau punya kebijakan atau mental tukang impor menunjukkan Kementerian ini punya kebijakan yang bertentangan dengan program Presiden Jokowi, yang meminta penggunaan produk dalam negeri. Sekarang saja Presiden bicara soal TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Eh Kemenperin bicaranya malah impor garam,” kata Andre.

Oleh karena itu, Andre meminta Komisi VI untuk segera memanggil Menperin Agus Gumiwang pasca masa reses berakhir.

“Saya akan minta Komisi VI segera memanggil rapat Menperin, Kemenperin, PT Garam, dan Kemendag untuk membahas masalah Impor Garam ini. Jangan sampai petani garam kita terzalimi karena mental pejabat yang doyan impor,” terang Andre.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat ada sejumlah hal yang perlu dibenahi pemerintah sebelum melanggengkan impor 3 juta ton garam masuk ke pasar dalam negeri.

PR pertama yang harus diselesaikan pemerintah adalah terkait data kebutuhan garam, produksi dalam negeri, hingga sisa stok garam lokal yang tak terserap dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut KPPU data yang disajikan pemerintah selama ini kurang dapat diandalkan. Bila dibiarkan bisa menjadi sumber masalah, salah satunya memicu praktik rente.

  • Bagikan