Andre Rosiade: Kekayaan Indonesia untuk Rakyat, Bukan untuk Asing

  • Bagikan
Andre Rosiade: Kekayaan Indonesia untuk Rakyat, Bukan untuk Asing 1

HALOPADANG.ID — Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan taring kepada asing dan wajib berpihak kepada masyarakat, karena sumber daya alam (SDA) Indonesia harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia, bukan pihak asing.

Hal itu disampaikan Andre Rosiade dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ( Sulteng ), beberapa waktu lalu. Kunker diikuti Kementerian BUMN , PT Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PT Pertamina, PT PLN, PT Inalum/MIND ID dan PT Aneka Tambang Tbk.

“Jangan sampai perusahaan-perusahaan kita ini diambil alih pihak asing. Tiba-tiba digugat di PTUN kalah, di Pengadilan (umum) kalah. Kita tak punya apa-apa,” kata Andre dalam rapat yang bertepatan dengan berbuka puasa dan juga courtesy call dengan Gubernur Sulteng H Ali Mazi.

Andre melihat, hal itu harus menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama. Bahkan, dia mengusulkan agar Komisi VI meminta Menteri BUMN secara resmi bicara dengan Kapolri dan Mahkamah Agung (MA) untuk menyelamatkan aset-aset Indonesia yang terancam diambil alih oleh asing.

“Banyak perusahan asing menjadi penikmat sumber daya alam kita. Dulu mereka sangat susah menerima bahan baku kita, seperti nikel dan lainnya. Laporan yang kita dapat, mereka tidak mau menerima surveyor-surveyor kita yang bersertifikat seperti Sucovindo dan Survey Indonesia.

“Mereka maunya yang dari luar negeri. Sehingga merugikan dan pengusaha lokal kita terzalimi,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu.

Andre juga meminta pimpinan Komisi VI mengagendakan rapat khusus perusahaan-peruhsaan yang berinvestasi di Indoensia dengan BKPM, Kementerian BUMN dan Menteri Perdagangan.”Semua pihak harus bersinergi mengamankan aset-aset bangsa, sumber daya alam jangan sampai hanya dinikmati oleh asing,” kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Dalam Kunker tersebut, terdapat dua sesi rapat yang dihadiri Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN . Sesi pertama pertemuan dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Perikanan Nusantara (Persero).

  • Bagikan