Andre Rosiade Sesalkan Pencopotan Pejabat BUMN Karena Kajian Ramadan

  • Bagikan
Andre Rosiade Sesalkan Pencopotan Pejabat BUMN Karena Kajian Ramadan
Andre Rosiade Sesalkan Pencopotan Pejabat BUMN Karena Kajian Ramadan

HALOPADANG.ID–Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN Andre Rosiade menyayangkan tindakan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) yang mencopot pejabatnya atas desakan Komisaris. Hal itu terkait acara kajian Ramadhan online yang belum berizin.

Dia menilai di BUMN sendiri pada bulan Ramadhan banyak kegiatan agama. Menurutnya, yang terpenting kegiatan agama tersebut bisa bermanfaat bagi umat dan mendukung kinerja BUMN sesuai dengan Program Pemerintah.

“Saya menyesalkan pencopotan pejabat di PT Pelni karena merencanakan pengajian yang dianggap radikal oleh komisarisnya sehingga membuat polemik yang tidak perlu” ungkap Andre dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/4/2021).

Oleh karena itu, Andre yang merupakan politisi Partai Gerindra ini meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menegur Komisaris yang membuat gaduh ini. Menurut Andre, masalah tersebut adalah masalah sensitif yang harusnya ditanggapi dengan arif.

“Saya akan meminta Kementerian BUMN untuk menegur Komisaris yang bikin gaduh. Bulan Ramadhan ini bulan penuh berkah, Bulan yang butuh persatuan. Kita semua harus bergandengan tangan agar Indonesia bangkit dan penuh berkah. Sehingga Pemerintah dimudahkan untuk melakukan pembangunan agar rakyat semakin sejahtera,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andre mengimbau kepada pejabat BUMN agar tidak mudah memberikan stigma radikal dalam setiap kegiatan keagamaan yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Apalagi saat ini kita dituntut menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila.
Andre menegaskan bahwa pengajian atau pendidikan keagamaan untuk memperkuat keimanan bagi seluruh umat manusia itu semua nya baik. Apalagi di bulan Ramadhan, bulan suci umat Islam.

“Yang menentukan radikal atau tidak itu MUI bukan lembaga lain, bukan pula Komisaris. Menurut saya, Komisaris Pelni ini genit sehingga akhirnya membuat repot pemerintah dan kementerian BUMN untuk hal-hal yang tidak perlu,” sesalnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini menjelaskan masalah kajian Ramadhan tersebut merupakan kegiatan internal yang bisa didiskusikan di lingkungan internal. Bukan malah diumbar di sosial media sehingga muncul prasangka-prasangka yang tidak perlu. Saya yakin bila masalah ini dikomunikasikan secara internal, pasti akan selesai.

  • Bagikan