Soal Tol, Sosialisasi Tak Sampai Utuh ke Tengah Masyarakat

  • Bagikan
Soal Tol, Sosialisasi Tak Sampai Utuh ke Tengah Masyarakat 1

HALOPADANG.ID — Jaringan Pemred Sumbar (JPS) melanjurkan diskusi soal polemik daerah untuk dicarikan jalan keluarnya bersama, bertempat di Hotel Grand Zuri. Ada Dua akademisi yang dihadirkan dalam diskusi yang kali ini memfokuskan progres soal jalan tol Padang-Pekanbaru, masing-masing Prof Werry Darta Taifur (Ekonom) dan Dr. Asrinaldi (Kebijakan Publik). Keduany punya pandangan sendiri soal jalan tol.

Prof Werry dari sudut pandang ekonomi Jika perkembangan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru masih seperti sekarang juga, maka efek jangka panjangnya pertumbuhan ekonomi Sumbar akan jauh tertinggal.

“Kalau kita masih seperti ini juga dalam perkembangan pembangunan jalan tol, maka kita akan jauh tertinggal. Pertumbuhan ekonomi sumbar akan cenderung menurun, kalau tidak ada terobosan baik arus distribusi maupun sektor lainnya,” ujarnya.

Disampaikan Mantan Rektor Unand itu, jalan tol itu roh pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentu segala perencanaan dan program pemerintah mensejahterakan masyarakat bisa dicapai.

“Kalau Sumbar masih bertahan seperti sekarang, maka pertumbuhan ekonominya akan lebih rendah dari nasional. Harus ada terobosan,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan kendala pembebasan lahan, Dr Asrinaldi malah menyebut masyarakat tidak pernah menolak adanya proyek strategis nasional ini.

Menurut hasil survey yang dilakukan dengan teamnya, kendala terjadi karena sosialisasi tidak sampai pada masyarakat pemilik lahan, sehingga timbul keraguan, akhirnya menimbulkan polemik.

“Masyarakat merasa mereka menjadi alat pihak tertentu dalam proyek ini, karena sosialisasi tidak sampai langsung pada mereka,” tegas Asrinaldi di hadapan undangan terkait dan pemred media massa yang tergabung dalam JPS itu.

Selain akademisi, diskusi ini juga menghadirkan praktisi seperti Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar S.Budi Syukur, Anggota DRPD Sumbar, Nurnas dan pihak Hutama Karta sendiri. (HP-001)

  • Bagikan