Konversi Bank Nagari, Lintas Fraksi Sebut Pernyataan PKS Hoaks

HALOPADANG.ID – Lintas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat angkat bicara mengenai kabar bahwa sejumlah fraksi tidak menyetujui konversi PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari menjadi Bank Syariah.

Lintas Fraksi yang terdiri dari 5 Fraksi yakni Gerindra diwakili Hidayat, Demokrat Nurnas, Golkar Afrizal, PAN Dody Delfi dan PDI-P, PKB Leli Arni menegaskan, bahwa pada dasarnya mereka sepakat dengan pengalihan status bank nagari dengan melalui mekanisme yang jelas.

Kalau ada fraksi lain di DPRD Sumbar mengatakan lembaga ini tidak setuju dengan pengalihan status, itu pernyataan hoax untuk mencari popularitas, apalagi merendahkan lembaga dengan menyebutkan tidak profesional, merupakan penilaian politis untuk kepentingan pilkada semata.

Lintas fraksi juga mengatakan, sesuai dengan syarat OJK pada Pemilik Bank diantaranya, harus meminta persetujuan pada minimal 65% menyetujui nasabah untuk pindah dari konvensional ke syariah, sehingga tidak boleh serta merta pihak perbankan mengalihkannya.

Selain itu, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah menyatakan melalui keputusan Nomor 10 tahun 2017, tentang perusahaan daerah.

Lintas fraksi menegaskan, DPRD Sumbar setuju pengalihan dari konversi ke syariah. Namun harus mekanisme dan kajian yang mendalam karena saat ini tidak mungkin dapat dilakukan berkaitan dengan kondusifitas pandemi.

Lintas fraksi juga menegaskan, ada beberapa daerah yang dipaksakan merubah status bank daerah dari konvensional ke syariah, terjadi kolap atau penurunan pada tingkat nasabah dan lainnya.

DPRD Sumbar juga telah menyiapkan melalui Bapemperda untuk melakukan perubahan pada tahun 2021, sesuai dengan beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh pihak bank Nagari dan telah disampaikan pada DPRD Sumbar.

Nurnas dari fraksi Demokrat juga menegaskan, apakah bank nagari sudah memiliki direksi atau komisaris yang memahami keuangan syariah, tentunya itu berdasarkan penilaian OJK, jadi harus mengacu pada syarat-syarat yang ada.

“Ini gedung DPRD merupakan rumah rakyat, jangan giring masyarakat untuk membenci lembaga ini dengan mengatakan kalau 6 fraksi tidak setuju bank Nagari syariah, pada dasarnya itu bohong, yang benar kita semua setuju tapi pakai meknisme yang benar, jangan dipolitsir, beri fakta benar dan tidak mengada-ada,” tegas Nurnas.