Masyarakat Abai Protokol Kesehatan, Pemprov Sumbar Rampungkan Perda New Normal

protokol
Dokter Shela

HALOPADANG.ID–Ketidakpedulian dan sikap abai masyarakat terhadap protokol kesehatan dinilai menjadi faktor utama melonjaknya kasus positif Covid-19 di Sumbar dalam sebulan belakangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) diminta segera merampungkan Perda New Normal, sehingga bisa dijadikan alat control penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Sumbar.

Ketua Tim Tanggap Darurat Covid-19 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand, Aidinil Zetra menyebutkan, sejak diberlakukannya kebijakan new normal atau kenormalan baru, masyarakat cenderung menjadi lebih permisif.

Kendati ia juga menegaskan bahwa lonjakan kasus positif yang terjadi dalam sebulan terakhir tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kegagalan penanganan Covid-19 di Sumbar. Sebaliknya, ini justru bukti keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya penanganan, seperti tes dan tracing.

“Namun kami juga tidak bisa menutup mata. Kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Masyarakat menjadi lebih permisif sehingga kewaspadaan pun jadi semakin berkurang, katanya Selasa (18/8).

Ia menerangkan, ada beberapa faktor yang menyebahkan masyarakat abai dan bersikap tidak acuh terhadap protokol Covid-19. Pertama, munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap bahaya pandemi Covid-19. Kedua, karena masyarakat mulai tidak percaya dengan cara-cara penanganan Covid-19 yang selama ini diterapkan.

“Dengan kata lain, ada segolongan masyarakat yang percaya dengan bahaya pandemi Covid-19, tetapi tidak percaya dengan cara penanganannya, entah itu dengan mencuci tangan, memakai masker, atau menjaga jarak. Sehingga mereka, meski sadar dengan bahaya Covid-19, tidak merasa penting lagi untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan tersebut,” kata Pakar Kebijakan Publik Unand tersebut.

Ketiga, konsistensi pemerintah yang acapkali dipertanyakan. Pemerintah selama ini sering bergonta-ganti kebijakan terkait penanganan Covid-19. Hal inilah yang menurut Aidinil menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, selain juga rasa tidak percaya terhadap pemerintah. Bahkan, tidak sedikit pula kebijakan pemerintah yang saling tumpang-tindih satu sama lain.

“Sekarang dibatasi, terus dibuka lagi, lalu dibatasi lagi. Begitu seterusnya. Ketidakkonsistenan pemerintah inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak peduli lagi dengan penanganan Covid-19,” katanya.