HALOPADANG.ID–Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengusulkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Padang yang tidak memberikan kontribusi atau pendapatan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang hendaknya dibubarkan saja.
Menurut Anggota DPRD Kota Padang Irawati Meuraksa Rabu (12/8) , BUMD seperti Padang Sejahtera Mandiri (PSM) milik Pemerintah Kota Padang, kini kondisi perusahaan itu sakit dan minus dari segi pendapatan.
“Ya, saya orang bisnis ya. Saya melihat data pelaporan rugi laba 2020, itu sangat tidak wajar, walau alasannya Covid-19,” ungkapnya.
Ia menilai, dari laporan rugi laba tersebut, PSM mengalami minus sangat besar, di satu sisi biaya operasional yang ditanggung juga besar.
“Karena minusnya sangat besar, sementara biaya operasional sangat besar. Jadi sangat tidak masuk akal,” pungkasnya.
Ia menyarankan, PSM untuk fokus mengelola satu unit usaha. Setelah berhasil dan maju, baru merambah ke unit usaha lainnya.
“Maunya saya, PSM itu harusnya konsen di satu usaha dulu. Begitu maju, baru merambah ke 1, 2, 3, atau atau banyak dari devisi lainnya,” tegasnya.
Ia mengaku pesimis, melihat kinerja PSM. Pasalnya, melihat progres dari tiga unit usaha yang dipegang oleh PSM, yaitu parkir di kawasan objek wisata Pantai Air Manis, semen beton, dan Transpadang.
“Akan tetapi, melihat tiga unit yang sekarang ini mereka pegang, saya benar-banar sangat pesimis. Bagi saya, angkanya sangat tidak logis,” ujarnya.
Dari Januari sampai Juli, katanya, angkanya sangat minus. Saat ini saja, jelasnya, minusnya sudah mencapai angka Rp800 jutaan untuk kantor pusatnya.
“Kalau saya punya perusahaan, saya memilih tutup atau dibubarkan. Karena sangat membebani,” tegasnya.
Jika tidak ditutup atau dibubarkan, ungkapnya, harus dilakukan telaah ulang. Jumlah karyawan harus dipangkas, dan biaya operasional harus dipangkas.
“Itu harus dilihat lagi. Kalau saya melihatnya, itu kan sebuah perusahaan. Karena saya berkecimpung di bisnis, jadi saya tahu, itu (perusahaan, red) sakit,” ungkapnya.
Dikatakannya, jika kinerja PSM seperti sekarang ini, maka penyertaan modal melalui DPRD bakal terancam.
“Ya, jika cara kerjanya seperti ini, tentu terancam. Ya habis. Kalau habis saja tidak masalah, tapi minusnya itu, harus disuntik terus,” katanya.
Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir mengatakan, bagi BUMD yang tidak bisa memberikan pendapatan bagi Pemko Padang hendaknya dipertimbangkan untuk dilanjutkan kembali. Karena, akan merugikan Kota Padang.
“BUMD harus diberikan target, untuk mencapai realisasi pendapatan jangan dibiarkan begitu saja tapi harus tindakan tegas,” ucapnya.(Q-03)
