Teluk Tapang dan Mimpi Nasrul Abit untuk Pasaman Barat

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat meninjau kawasan Teluk Tapang, Pasaman Barat, beberapa waktu lalu. (dok.istimewa)

Halopadang–Melalui surat keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) RI Nomor 79 tertanggal 31 Juli 2019, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) resmi keluar dari status daerah tertinggal. Namun, bagi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, peningkatan status itu saja belum cukup.

Nasrul Abit menegaskan punya mimpi besar untuk kabupaten terluar Sumbar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara itu. Perjalanan mewujudkan mimpi itu, ia sebut sangat layak dimulai dari Teluk Tapang. Pelabuhan di Air Bangis itu ditarget menjadi salah satu tonggak perekonomian masyarakat Pasbar, bahkan Sumbar.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena apa yang kita usahakan di provinsi di bawah arahan bapak gubernur, agar pelabuhan Teluk Tapang dikebut, semuanya disetujui oleh Kementerian Maritim dan Investasi RI, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan beberapa kementerian lainnya. Dengan ini kita mulai menatap Pasaman Barat yang lebih baik. Lebih unggul,” sebut Nasrul Abit, sepekan setelah berkunjung ke Teluk Tapang guna mendampingi rombongan kementerian dari pusat.

Nasrul Abit menerangkan, bangunan fisik pelabuhan di Teluk Tapang sudah rampung, sehingga ke depan Pemprov Sumbar dan Pemkab setempat bisa lebih fokus untuk menyelesaikan jalan, pengadaan sarana transportasi, menyalurkan listrik, serta air bersih. Setidaknya, upaya merampungkan jalan sepanjang 43 kilometer dan 13 unit bangunan jembatan menjadi fokus utama ke depan.

“Kita jemput dana itu ke pusat. Sembari itu, bersama kita di daerah juga duduk seiya sekata, agar segala penghambat dalam upaya percepatan pembangunan ini bisa kita selesaikan, tanpa ada satu warga pun yang merasa dirugikan. Kita harus cepat. Pasaman Barat harus jadi salah satu sandaran kuat ekonomi Sumbar,” sebut Nasrul Abit.

Dioperasikannya Pelabuhan Teluk Tapang, sambung wagub bergelar Datuak Malintang Panai itu, akan membawa dampak besar pada perekonomian daerah, dan tentu saja perekonomian warga secara orang perorang. Baginya, Teluk Tapang akan jadi tempat bagi anak-anak Pasaman Barat, untuk mulai meniti jalan meraih cita-cita kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.

“Dua tahun lalu, Pasbar masih disebut daerah tertinggal. Dua tahun lagi, Pasbar harus jadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, di mana salah satu alasannya adalah sudah beroperasinya Pelabuhan Teluk Tapang,” sambungnya.

Melalui PelabuhanTeluk Tapang, kata Nasrul, seluruh hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk olahan seperti CPO, bisa dilayarkan langsung ke berbagai negara tanpa harus diangkut dengan truk ke Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Sebelumnya pembangunan Teluk Tapang sendiri telah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi, yang terus dilanjutkan dalam dua periode kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno, di mana Nasrul Abit hingga hari ini menjadi pendamping gubernur di periode kedua, dan diserahi tugas menuntaskan pembangunan Teluk Tapang.

“Tahun depan kita usahakan progres sarana penunjangnya berjalan lebih cepat. Untuk jalan, kita usahakan selesai 2021 melalui anggaran Kemenko Maritim dan dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional. Nanti bersama Teluk Bayur dan Pelabuhan Labuhan Bajau di Mentawai, kita pacu ekspor 5 juta ton CPO setahun. Kapan perlu lebih dari itu,” katanya lagi.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Sumbar adalah provinsi dengan kontribusi produksi kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2019, pertumbuhan produk CPO di Sumbar mengalami kenaikan hingga 10,13%. Sementara itu menurut data BPS, nilai ekspor kumulatif CPO dari Sumbar pada Januari-Mei 2019 lalu mencapai 505,00 juta dolar.

Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang sebagai pelabuhan utama di Sumbar, dapat berperan sebagai sentra pendistribusian CPO baik untuk ekspor maupun untuk pasokan dalam negeri sebagai bahan pembuatan B20 di wilayah Sumatra Barat. Saat ini, Teluk Bayur sendiri berencana meningkatkan volume ekspor CPO dari 3 juta ton per tahun menjadi 5 juta ton dengan menambah kapasitas tangki timbun.

Terkait dengan rencana itu, kehadiran Pelabuhan Teluk Tapang dinilai sangat efektif untuk dapat menopang pelabuhan target yang dipasang, karena nantinya hasil bumi dari Pasaman Barat seperti CPO (crude palm oil) bisa langsung dibawa berlayar dari Air Bangis.

Ada pun sebelumnya, CPO diangkut dari Pasaman ke Teluk Bayur menggunakan truk besar, dengan jarak tempuh lebih dari 140 kilometer, waktu tempuh sekitar 5 jam, dan dengan biaya Rp200 ribu per ton. Sedangkan jika nanti dilayarkan langsung dari Teluk Tapang langsung, maka biaya transportasi menjadi lebih murah Rp100 ribu per ton, atau berkurang 50 persen.

“Tentu ini akan merangsang pengusaha CPO kita untuk meningkatkan produksinya. Selain itu peralihan moda transportasi juga membuat beban pada badan jalan kita di rute Pasaman Barat ke Padang menjadi terkurangi, sehingga kualitas jalan kita lebih tahan lama. Belum lagi perekonomian warga di sekitar Air Bangis juga akan ikut terpacu karena makin banyak peluang usaha yang bisa digarap. Itu harapan kita. Mimpi kita,” ucap Nasrul Abit menutup. (zy)