Nadiem: Sekolah Negeri Harusnya untuk Siswa Ekonomi Rendah

HALOPADANG.ID — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah dan membutuhkan.

“Secara prinsip undang-undang dasar kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi,” ujarnya dalam acara diskusi daring Komisi Perlindungan Korupsi, Rabu (29/7).

Menurut Nadiem, prinsip tersebut kemudian diimplementasikan lewat jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam sistem ini seleksi masuk sekolah negeri menggunakan indikator jarak.

Ia menjelaskan sebelumnya PPDB menggunakan nilai ujian nasional (UN) sebagai patokan seleksi. Tapi indikator nilai dalam PPDB memunculkan situasi siswa dengan sosial ekonomi menengah ke atas lebih banyak mengecap pendidikan di sekolah negeri.

Untuk itu pihaknya kembali menerapkan aturan zonasi melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Dalam aturan tersebut zonasi mencakup paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

Nadiem mengakui hal ini tak akan mudah diterima publik. Terlebih, proporsi besar pada jalur zonasi baru diterapkan beberapa tahun ini.

“Ini suatu transisi yang memang tidak mudah. Tetapi merupakan suatu reformasi yang menurut saya penting dan bisa secara dramatis mengubah kesetaraan pendidikan di Indonesia,” lanjutnya.

PPDB juga sempat menuai polemik, khususnya di DKI Jakarta. Pasalnya aturan usia yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan mengakomodir siswa tingkat ekonomi rendah justru menyingkirkan siswa muda.

Dalam kasus DKI ini Nadiem mengatakan telah membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi dan membimbing pemerintah daerah dalam penerapan PPDB.

Ia mengatakan tim ini juga mendapat banyak masukan dari orang tua dan siswa untuk bahan perbaikan di tahun berikutnya. Evaluasi pun bakal melibatkan pemerintah daerah setempat.

Perkara teknis PPDB, Nadiem sendiri mengaku pihaknya tidak bisa mengatur teknis PPDB tanpa memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah. Hal ini karena tiap daerah memiliki kondisi berbeda.

“Untuk pemerintah pusat menentukan detail mengenai area spesifik bagaimana cara mengatur zonasi itu tidak akan menemui titik temu dan bisa menciptakan masalah lain,” lanjutnya.